DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B-79/M.KT.01/01/2018 tanggal 31 Januari 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda; www.peraturan.go.id 2018, No.476 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14);
5.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Samarinda;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA. www.peraturan.go.id 2018, No.476

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Negeri Samarinda selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polnes merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Polnes mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Polnes menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. www.peraturan.go.id 2018, No.476

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Polnes memiliki organ yang terdiri atas:

a.Senat;
b.Direktur;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Penyantun.

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Polnes.

Pasal 6

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polnes untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.476
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 7

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur dan wakil direktur;
b.bagian;
c.jurusan;
d.pusat; dan
e.unit pelaksana teknis.

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif. www.peraturan.go.id 2018, No.476

Pasal 10

(1)Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik;
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(3)Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4)Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, administrasi umum, dan keuangan.
(5)Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…