DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015-2030; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 2019, No.144
3.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2015-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
2.Pengembangan KST adalah kegiatan untuk meningkatkan KST sebagai wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. 2019, No.144
3.Rencana Induk Pengembangan KST Nasional Tahun 2015-2030 yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan KST Nasional adalah dokumen perencanaan pengembangan KST secara nasional.
4.Penyelenggara KST adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
5.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan KST Nasional merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan KST di Indonesia.

Pasal 3

(1)Rencana Induk Pengembangan KST Nasional memuat:
1. a.visi:
2. b.misi;
3. c.tujuan:
4. d.sasaran;
5. e.strategi; dan
6. f.rencana pengembangan KST.
(2)Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Visi Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terwujudnya KST yang mampu berdaya saing dalam tataran internasional.
(2)Misi Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b:
1. a.menempatkan KST sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; 2019, No.144
2. b.mewujudkan KST sebagai lingkungan kondusif dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; dan
3. c.menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
(3)Tujuan Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memberikan gambaran tentang kebijakan, arah dan strategi serta pentahapan pengembangan KST di Indonesia untuk kurun waktu Tahun 2015 – 2030.
(4)Sasaran Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.meningkatnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah;
2. b.berkembangnya ekosistem yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis berbasis teknologi yang berkelanjutan;
3. c.tumbuh berkembangnya perusahaan-perusahaan inovatif; dan
4. d.meningkatnya layanan teknologi kepada industri.
(5)Strategi Rencana Induk Pengembangan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.revitalisasi kawasan yang berpotensi menuju KST yang maju dan modern;
2. b.pembangunan KST baru yang berbasis sektor-sektor unggulan; dan/atau
3. c.penguatan KST yang telah ada untuk meningkatkan maturitasnya.
(6)Rencana Pengembangan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mencakup:
1. a.jumlah KST yang dikembangkan;
2. b.lokasi atau wilayah pengembangan KST;
3. c.bidang fokus KST; dan
4. d.penyelenggaraan KST. 2019, No.144

Pasal 5

(1)Rencana Induk Pengembangan KST Nasional berlaku sampai dengan tahun 2030.
(2)Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tahap persiapan (2015-2019);
2. b.tahap pengembangan I (2020-2025); dan
3. c.tahap pengembangan II (2026-2030).
(3)Rencana Induk Pengembangan KST Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

(1)Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan KST Nasional.
(2)Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi kepada Pembina KST di Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2019, No.144 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…