DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi di industri, www.peraturan.go.id 2015, No.702 2 mendorong lahirnya produk-produk teknologi industri nasional, mendorong terbangunnya jaringan kerjasama antara sejumlah industri dengan lembaga penelitiandan pengembangan, perguruan tinggi untuk menghasilkan produk-produk industri nasional sebagai upaya untuk mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan www.peraturan.go.id 2015, No.702 3 Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8.Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/M/Kp/III/2015 tentang Pembentukan Program Pengembangan Teknologi Industri di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
2.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan peningkatan nilai tambah dalam menghasilkan produk.
5.Teknologi industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
6.7 bidang prioritas iptek meliputi bidang teknologi transportasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi energi, teknologi www.peraturan.go.id 2015, No.702 4 pangan, teknologi kesehatan dan obat, teknologi material, teknologi informasi dan komunikasi.
7.Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan usaha, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
8.Program adalah program pengembangan teknologi industri.
9.Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
10.Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
11.Perguruan tinggi adalah unsur pendidikan yang salah satu fungsinya adalah melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan Iptek dan mendorong Iptek untuk pembangunan.
12.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
13.Menteri adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Panduan Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dimaksudkan sebagai referensi bagi berbagai kalangan yang memiliki minat dalam Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pasal 3

Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

a.Pendahuluan;
b.Ruang Lingkup;
c.Manajemen. www.peraturan.go.id 2015, No.702 5

Pasal 4

Ruang lingkup secara garis besar berisi tentang karakteristik program, persyaratan yang harus dipenuhi dalam keikutsertaan dalam program pengembangan teknologi industri, kriteria industri yang harus dipenuhi, target output dan outcome yang menjadi sasarannya dan tema yang sesuai dengan kebutuhan industri serta hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 5

Manajemen secara garis besar berisi tentang prosedur penilaian proposal, pengorganisasian dalam mengelola pengembangan teknologi industri, prosedur pelaksanaan kegiatan research and development (R&D), kegiatan pengembangan yang dilakukan secara bertahap, prosedur pelaporan dilakukan secara periodik dan pelaksanaan kegiatan yang dijalankan setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga terkait serta hal- hal lain yang diperlukan.

Pasal 6

Menetapkan Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.702 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.702 7 www.peraturan.go.id 2015, No.702 8 www.peraturan.go.id 2015, No.702 9 www.peraturan.go.id 2015, No.702 10 www.peraturan.go.id 2015, No.702 11 www.peraturan.go.id 2015, No.702 12 www.peraturan.go.id 2015, No.702 13 www.peraturan.go.id 2015, No.702 14 www.peraturan.go.id 2015, No.702 15 www.peraturan.go.id 2015, No.702 16 www.peraturan.go.id 2015, No.702 17 www.peraturan.go.id 2015, No.702 18 www.peraturan.go.id 2015, No.702 19 www.peraturan.go.id 2015, No.702 20 www.peraturan.go.id 2015, No.702 21 www.peraturan.go.id 2015, No.702 22 www.peraturan.go.id 2015, No.702 23 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…