DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga www.peraturan.go.id 2017, No.112 Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
5.Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG DAFTAR KEGIATAN DAN OBJEK PERIZINAN PENELITIAN ASING YANG TIDAK DIREKOMENDASIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian www.peraturan.go.id 2017, No.112 kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Peneliti Asing adalah perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)Kegiatan Penelitian oleh Peneliti Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
(2)Izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
(3)Menteri dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Penelitian.

Pasal 3

(1)Penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Penelitian oleh instansi pemerintah yang berwenang dikoordinasikan oleh Menteri.
(2)Objek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan.
(3)Daftar kegiatan dan objek perizinan Penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan nasional, yang mencakup:
1. a.kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.hubungan luar negeri; www.peraturan.go.id 2017, No.112
3. c.kelestarian lingkungan hidup;
4. d.politik;
5. e.pertahanan;
6. f.keamanan;
7. g.sosial;
8. h.budaya;
9. i.agama; dan
10. j.ekonomi.
(4)Daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan persetujuannya dalam sidang Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing
(6)Menteri melakukan evaluasi daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.112 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.112 www.peraturan.go.id 2017, No.112 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…