DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi www.peraturan.go.id 2019, No.145 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3.Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 236);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
3.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatannya.
4.Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon II/satuan kerja mandiri di lingkungan Kementerian. www.peraturan.go.id 2019, No.145-3-
5.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)Pegawai berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penetapan dan pemberian Tunjangan Kinerja ditetapkan berdasarkan Keputusan:
1. a.Menteri untuk kelas jabatan 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) pada unit utama Kementerian;
2. b.pimpinan unit kerja eselon I untuk kelas jabatan 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) pada unit utama Kementerian;
3. c.pimpinan unit kerja eselon II untuk kelas jabatan 3 (tiga) sampai dengan 11 (sebelas) pada unit utama Kementerian;
4. d.rektor/ketua/direktur perguruan tinggi negeri untuk kelas jabatan 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) pada perguruan tinggi negeri;
5. e.wakil rektor/wakil ketua/wakil direktur atau sebutan lainnya untuk kelas jabatan 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) pada perguruan tinggi negeri; dan
6. f.kepala lembaga layanan pendidikan tinggi bagi Pegawai di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi.
(4)Kelas jabatan Pegawai di lingkungan unit utama, perguruan tinggi negeri, dan lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Kelas Jabatan. www.peraturan.go.id 2019, No.145
(5)Tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan April 2018.

Pasal 3

(1)Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatan fungsional umum tertinggi.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara penuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam kelas jabatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: www.peraturan.go.id 2019, No.145-5-

a.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
b.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
d.Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
f.Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
g.Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen;
h.Pegawai pada satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
j.Pegawai yang menjalani cuti besar.

Pasal 7

(1)Komponen penilaian Tunjangan Kinerja terdiri atas:
1. a.kehadiran;
2. b.kinerja; dan
3. c.integritas.
(2)Bobot komponen penilaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.kehadiran 30% (tiga puluh persen);
2. b.kinerja 40% (empat puluh persen); dan
3. c.integritas 30% (tiga puluh persen).
(3)Waktu penilaian komponen penilaian Tunjangan Kinerja dilakukan sebagai berikut:
1. a.kehadiran dinilai setiap hari;
2. b.kinerja dinilai setiap semester; dan www.peraturan.go.id 2019, No.145
3. c.integritas dinilai setiap semester.

Pasal 8

Penilaian komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai sesuai dengan jam kerja.

Pasal 9

(1)Hari kerja di lingkungan Kementerian, yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2)Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 - 16.00 waktu istirahat Pukul 12.00 - 13.00
2. b.Jumat Pukul 07.30 - 16.30 waktu istirahat Pukul 11.30 - 13.00
(3)Dalam hal unit kerja di lingkungan Kementerian menerapkan 6 (enam) hari kerja, jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(4)Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 - 15.00 waktu istirahat Pukul 12.00 - 13.00
2. b.Jumat Pukul 07.30 - 11.00
3. c.Sabtu Pukul 07.30 – 12.00
(5)Pengaturan hari dan jam kerja bagi unit kerja yang menerapkan sistem piket diatur tersendiri dengan Keputusan Pemimpin Unit Kerja.

Pasal 10

(1)Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan paling lama 60 (enam puluh) menit.
(2)Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti di hari yang sama. www.peraturan.go.id 2019, No.145-7-
(3)Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi pengurangan Tunjangan Kinerja dari aspek komponen kehadiran.
(4)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Pegawai wajib bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan pencatatan kehadiran secara elektronik.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada waktu datang dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan secara manual dalam hal:
1. a.perangkat dan/atau sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
2. b.Pegawai belum terdaftar dalam sistem elektronik;
3. c.dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem elektronik;
4. d.terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
5. e.tidak tersedia perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik. www.peraturan.go.id 2019, No.145

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…