DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 619

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2015, No.889 2
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019; Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1216/M.PANRB/04/2015 tanggal 2 April 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
b.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit www.peraturan.go.id 2015, No.889 3 teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan
e.pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, danpemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
i.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pembelajarandan Kemahasiswaan;
c.Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi;
d.Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
e.Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
f.Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Staf Ahli Bidang Akademik;
i.Staf Ahli Bidang Infrastuktur; www.peraturan.go.id 2015, No.889 4
j.Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas;
k.Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
l.Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
m.Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.889 5

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Sumber Daya Manusia;
c.BiroKeuangan dan Umum;
d.Biro Hukum dan Organisasi; dan
e.Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
c.penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja; dan
d.pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b.Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran;
c.Bagian Akuntabilitas dan Pelaporan; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks619PDFHirarki

Memuat teks peraturan…