DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi www.peraturan.go.id 2017, No.124 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. www.peraturan.go.id 2017, No.124
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi seluruh Program Studi pada perguruan tinggi.

Pasal 3

(1)Program Studi pada perguruan tinggi disusun dan ditetapkan sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 4

(1)Kementerian melakukan penamaan Program Studi.
(2)Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memfasilitasi pertumbuhan keilmuan baru di Indonesia melalui penyelenggaraan Program Studi baru;
2. b.memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang baru dan lebih beragam;
3. c.meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional dan pengguna lulusan terhadap hasil Pendidikan Tinggi di Indonesia; dan
4. d.meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.
(3)Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh www.peraturan.go.id 2017, No.124 masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel;
2. b.penamaan Program Studi menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang benar; dan
3. c.penamaan Program Studi dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris yang benar.

Pasal 5

(1)Penamaan Program Studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan dalam bentuk daftar nama Program Studi.
(2)Daftar nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, setelah mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
(3)Menteri dapat menambah, mengurangi, dan/atau mengubah daftar nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.

Pasal 6

(1)Perguruan tinggi dapat mengajukan usul penambahan dan/atau perubahan nama Program Studi kepada Menteri.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
1. a.dokumen kurikulum;
2. b.capaian pembelajaran; dan
3. c.rujukan pengembangan keilmuan.
(3)Dalam hal Program Studi yang diusulkan memiliki keilmuan bersifat kearifan lokal Indonesia, perguruan tinggi menyampaikan nama Program Studi dan program Pendidikan Tinggi dalam rujukan pengembangan keilmuan.
(4)Dalam hal Program Studi yang diusulkan memiliki keilmuan yang sudah berkembang di luar negeri, perguruan tinggi menyampaikan nama Program Studi dan program pendidikan tinggi sejenis dari paling sedikit 3 www.peraturan.go.id 2017, No.124 (tiga) perguruan tinggi yang terakreditasi di luar negeri, nama jurnal saintifik, dan/atau masyarakat saintifik dalam rujukan pengembangan keilmuan.

Pasal 7

(1)Perguruan tinggi wajib menyesuaikan nama Program Studi dengan daftar nama Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak daftar nama Program Studi ditetapkan.
(2)Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status akreditasi Program Studi.

Pasal 8

Penambahan dan/atau perubahan nama program studi pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai rumpun ilmu dan nama Program Studi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.124 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…