DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Terbuka sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Terbuka telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/357/M.PAN-RB/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.177 Universitas Terbuka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TERBUKA. www.peraturan.go.id 2017, No.177

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)UT mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem terbuka dan jarak jauh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UT menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pendidikan tinggi;
b.penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c.pembinaan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan; dan
d.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. www.peraturan.go.id 2017, No.177

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UT memiliki organ yang terdiri atas:

a.Senat;
b.Rektor;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Penyantun.

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UT.

Pasal 6

(1)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UT untuk dan atas nama Menteri.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.177

Pasal 7

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Biro;
c.Fakultas;
d.Lembaga;
e.Unit Pelaksana Teknis; dan
f.Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha.

Pasal 8

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rektor menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 10

(1)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum; www.peraturan.go.id 2017, No.177
3. c.Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan; dan
4. d.Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4)Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan administrasi umum, perencanaan, dan kepegawaian.
(5)Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang sistem dan teknologi informasi, layanan pembelajaran, pembinaan kemahasiswaan, dan alumni.
(6)Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan institusi, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004