DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memfasilitasi perguruan tinggi swasta dalam menyusun statuta, perlu menerbitkan pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2018, No.523

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

(1)Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta.
(2)Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
(3)Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan penyelenggara dalam peraturan badan penyelenggara.

Pasal 2

(1)Tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 2018, No.523 Peraturan Menteri ini.
(2)Statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan mengenai:
1. a.tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta;
2. b.pengelolaan perguruan tinggi swasta; dan
3. c.hal lain.

Pasal 3

Tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:

a.penyelenggaraan pendidikan;
b.penyelenggaraan penelitian; dan
c.penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

a.otonomi perguruan tinggi swasta;
b.pola pengelolaan perguruan tinggi swasta;
c.tata kelola perguruan tinggi swasta; dan
d.akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta, yang ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

a.ketentuan lain;
b.ketentuan peralihan; dan
c.ketentuan penutup. 2018, No.523

Pasal 6

Statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523 2018, No.523

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…