DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua; www.peraturan.go.id 2017, No.178 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 256);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2017, No.178 2015 Nomor 889);
7. 8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 628); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, yang selanjutnya disebut ISBI Tanah Papua adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.Statuta ISBI Tanah Papua, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISBI Tanah Papua.
3.Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. www.peraturan.go.id 2017, No.178
5.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6.Senat adalah Senat ISBI Tanah Papua.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa ISBI Tanah Papua.
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISBI Tanah Papua.
10.Rektor adalah Rektor ISBI Tanah Papua.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)ISBI Tanah Papua merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
(2)ISBI Tanah Papua didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua tanggal 6 Oktober 2014.
(3)Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ISBI Tanah Papua.

Pasal 3

(1)ISBI Tanah Papua memiliki lambang berbentuk mumi leluhur dengan posisi merangkul yang terdiri atas kepala www.peraturan.go.id 2017, No.178 menghadap ke depan yang di atasnya terdapat jambul 7 (tujuh) helai, ikat kepala dengan 3 (tiga) garis, tifa dengan 4 (empat) garis, mata pena mengelilingi mumi, dan pada bagian bawah terdapat tulisan INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ISBI TANAH PAPUA dengan jenis huruf Berlin Sans FB Demi berwarna kuning emas dengan kode (CMYK 01, 22, 98, 01).
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.mumi leluhur dengan posisi merangkul merupakan simbol pelestarian seni budaya sebagai perekat keragaman tanah Papua dan nusantara;
2. b.kepala menghadap ke depan menunjukkan visioner;
3. c.jambul 7 (tujuh) helai menggambarkan 7 (tujuh) wilayah adat masyarakat Papua yang terdiri atas Mamta, Saireri, Anim-Ha, La Pago, Mi Pago, Bomberay, dan Domberay;
4. d.ikat kepala dengan 3 (tiga) garis bermakna tridharma perguruan tinggi;
5. e.tifa dengan 4 (empat) garis menggambarkan 4 (empat) pilar yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. f.mata pena mengelilingi mumi bermakna kerukunan dan semangat belajar sepanjang hayat demi kemajuan bangsa; dan
7. g.warna kuning emas bermakna kemakmuran dan kejayaan.
(3)Lambang ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.178
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

(1)ISBI Tanah Papua memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) berwarna dasar biru langit dengan kode (CMYK 82,70,0,0) dan di tengahnya terdapat lambang ISBI Tanah Papua.
(2)Bendera ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera ISBI Tanah Papua diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1)Jurusan di lingkungan ISBI Tanah Papua memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing jurusan dan di tengahnya terdapat lambang ISBI Tanah Papua serta di bawahnya terdapat tulisan nama masing- masing jurusan.
(2)Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : www.peraturan.go.id 2017, No.178
1. a.bendera jurusan Seni Pertunjukkan berwarna dasar merah maroon dengan kode (CMYK 39, 91, 84, 62) dengan gambar sebagai berikut:
2. b.bendera jurusan Seni Rupa dan Desain berwarna dasar putih dengan kode (CMYK 5,4,4,0) dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera jurusan Ilmu Budaya berwarna dasar Coklat dengan kode (CMYK 37,72,99,40) dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1)ISBI Tanah Papua memiliki himne, mars, dan tari kebesaran.
(2)Himne ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.178
(3)Mars ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.178
(4)Tari kebesaran ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Tari Cenderawasih yang menggambarkan kehidupan burung cenderawasih sebagai burung kebanggaan dan sumber inspirasi masyarakat Papua.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne, mars, dan tari kebesaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1)ISBI Tanah Papua memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, busana mahasiswa, busana Senat, dan busana wisudawan. www.peraturan.go.id 2017, No.178
(3)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jas almamater berwarna biru dengan kode (CMYK 82,70,0,0) dan di dada sebelah kiri terdapat lambang ISBI Tanah Papua.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)ISBI Tanah Papua menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan.

Pasal 9

(1)Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus pada tahun berikutnya.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. www.peraturan.go.id 2017, No.178
(3)Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
(5)Semeter genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan di ISBI Tanah Papua dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, praktek kerja lapangan, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014