DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2018, No.693
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); www.peraturan.go.id 2018, No.693 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2.Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk:

a.menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi sesuai dengan www.peraturan.go.id 2018, No.693 kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan
b.mendorong fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:

a.standar pendidikan akademik; dan
b.standar pendidikan profesi.

Pasal 4

(1)Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi;
2. b.program magister; dan
3. c.program doktor.
(2)Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.program profesi dokter dan dokter gigi; dan
2. b.program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis.

Pasal 5

Program profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana kedokteran dan kedokteran gigi.

Pasal 6

Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No.693

a.standar kompetensi lulusan;
b.standar isi;
c.standar proses;
d.standar rumah sakit pendidikan;
e.standar wahana pendidikan kedokteran;
f.standar dosen;
g.standar tenaga kependidikan;
h.standar penerimaan calon mahasiswa;
i.standar sarana dan prasarana;
j.standar pengelolaan;
k.standar pembiayaan;
l.standar penilaian;
m.standar penelitian;
n.standar pengabdian kepada masyarakat;
o.standar kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran; dan
p.standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana, magister, dan doktor;

Pasal 7

Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.standar kompetensi lulusan;
b.standar isi;
c.standar proses;
d.standar rumah sakit pendidikan;
e.standar wahana pendidikan kedokteran;
f.standar dosen;
g.standar tenaga kependidikan;
h.standar penerimaan calon mahasiswa;
i.standar sarana dan prasarana;
j.standar pengelolaan;
k.standar pembiayaan;
l.standar penilaian;
m.standar penelitian; www.peraturan.go.id 2018, No.693
n.standar pengabdian kepada masyarakat;
o.standar kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
p.standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program profesi dokter dan dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis; dan
q.standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK

Pasal 8

(1)Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik.
(2)Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program sarjana, magister, dan doktor bidang kedokteran dan kedokteran gigi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.693

Pasal 9

(1)Standar isi pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
(2)Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan integratif yang dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk modul.
(3)Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh.
(4)Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antarberbagai disiplin ilmu dalam rangka membangun kerangka berpikir multi, inter, dan transdisiplin.

Pasal 10

(1)Standar proses pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
(2)Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
(3)Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan di fakultas kedokteran atau fakultas www.peraturan.go.id 2018, No.693 kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.

Pasal 11

(1)Proses pendidikan akademik dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematik.
(2)Proses pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen.
(3)Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum.
(4)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
(5)Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.
(6)Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan masa studi program sarjana, magister, dan doktor sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…