DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri, sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2017, No.172
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI. www.peraturan.go.id 2017, No.172

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian.
2.Pemimpin PTN adalah Rektor pada universitas/ institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3.Senat PTN, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pemimpin PTN merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan.

Pasal 3

(1)Pengangkatan Pemimpin PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Pemimpin PTN.
(2)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terjadi karena: www.peraturan.go.id 2017, No.172
1. a.pendirian PTN baru;
2. b.perubahan PTN; atau
3. c.Pemimpin PTN berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Persyaratan calon Pemimpin PTN:

a.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik:
1. 1.bagi calon rektor universitas/institut paling rendah lektor kepala; atau
2. 2.bagi calon ketua sekolah tinggi dan direktur politeknik/akademi paling rendah lektor.
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
d.memiliki pengalaman manajerial:
1. 1.paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
2. 2.paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
e.bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTN;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
h.setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
j.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
l.berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur; www.peraturan.go.id 2017, No.172
m.tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n.telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

(1)Tahapan pengangkatan Pemimpin PTN terdiri atas:
1. a.penjaringan bakal calon;
2. b.penyaringan calon;
3. c.pemilihan calon; dan
4. d.penetapan dan pelantikan.
(2)Pelaksanaan tahapan pengangkatan Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
(2)Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembentukan panitia;
2. b.pengumuman penjaringan;
3. c.pendaftaran bakal calon;
4. d.seleksi administrasi; dan
5. e.pengumuman hasil penjaringan.
(3)Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat.
(4)Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Pemimpin PTN.
(5)Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) www.peraturan.go.id 2017, No.172 orang bakal calon Pemimpin PTN, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal 7

(1)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
(2)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
2. b.penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Pemimpin PTN oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
(3)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
(4)Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
(5)Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
(6)Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
1. a.berita acara proses penyaringan;
2. b.daftar riwayat hidup masing-masing calon Pemimpin PTN; dan
3. c.visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Pemimpin PTN.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6).
(2)Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat www.peraturan.go.id 2017, No.172 Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
(3)Dalam hal terdapat calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
(4)Calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Pasal 9

(1)Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
(2)Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
(3)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
2. b.Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
(4)Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri membentuk tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN.
(5)Hasil penilaian tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan Menteri dalam melaksanakan haknya.
(6)Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
(7)Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Pemimpin PTN yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada www.peraturan.go.id 2017, No.172 hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
(8)Calon Pemimpin PTN dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Pemimpin PTN terpilih.
(9)Penetapan calon Pemimpin PTN terpilih dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) sebagai Pemimpin PTN.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…