DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); www.peraturan.go.id 2015, No.2 2
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4.Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5.Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada PTN.
8.Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia adalah forum komunikasi para Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan untuk menjaga dan meningkatkan baku mutu pendidikan tinggi, integritas dan etika akademik. www.peraturan.go.id 2015, No.2 3
9.Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional
10.Panitia Pusat adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan bersama.
11.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:

a.Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa;
b.Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilakukan oleh PTN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa; dan/atau
c.penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTN yang seleksinya diatur dan ditetapkan oleh masing- masing PTN.

Pasal 3

Pola penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan;
b.akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
c.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah. www.peraturan.go.id 2015, No.2 4

Pasal 4

(1)Penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(2)Penerimaan mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(3)Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

BAB III

ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

(1)PTN menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
(2)Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN yaitu:
1. a.paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SNMPTN;
2. b.paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SBMPTN; dan
3. c.paling banyak 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

Pasal 6

(1)PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
(2)PTN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui SNMPTN, SBMPTN dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing- masing PTN. www.peraturan.go.id 2015, No.2 5

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 7

(1)Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Panitia Nasional.
(2)Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) setiap tahun.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh Panitia Pusat.
(2)Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) setiap tahun.

Pasal 9

(1)Panitia Nasional SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Panitia Pusat SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai Tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru; dan
2. b.mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
3. c.Menyerahkan laporan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a secara tertulis kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.
(2)Panitia Nasional SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Panitia Pusat SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kewenangan:
1. a.membentuk dan mengangkat kelompok kerja;
2. b.menyusun dan menerbitkan prosedur operasional baku pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
3. c.memberikan penugasan kepada PTN dalam pelaksanaan seleksi;
4. d.melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta; dan www.peraturan.go.id 2015, No.2 6
5. e.mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Organisasi pelaksana penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor PTN sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

(1)Persyaratan untuk mengikuti SNMPTN adalah:
1. a.calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
2. b.memiliki prestasi akademik selama di pendidikan menengah dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara, penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Nasional.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…