DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.18 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1533); www.peraturan.go.id 2018, No.18 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan analisis beban kerja jabatan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

Pasal 2

Pedoman analisis beban kerja jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Analisis beban kerja jabatan pelaksana dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal ini Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 4

Hasil analisis beban kerja ditetapkan oleh:

a.pemimpin unit kerja eselon I;
b.pemimpin perguruan tinggi negeri; dan
c.koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2018, No.18

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id 2018, No.18 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…