DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional jdih.kemdikbud.go.id Pengembang Penilaian Pendidikan berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri jdih.kemdikbud.go.id Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 904); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan. jdih.kemdikbud.go.id
4.Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang selanjutnya disebut Pengembang Penilaian Pendidikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan.
5.Penilaian Pendidikan adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengukuran, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan nonkognitif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
6.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
7.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Penilaian Pendidikan untuk pembinaan karier jabatan.
8.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
9.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan pada Instansi Pembina. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan terdiri atas:
1. a.Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama;
2. b.Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda;
3. c.Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Madya; dan
4. d.Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Utama.
(2)Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berkedudukan di Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang:

a.penyiapan kebijakan teknis pengembangan penilaian/ asesmen pendidikan;
b.pelaksanaan penilaian/asesmen pendidikan;
c.koordinasi dan fasilitasi pengembangan penilaian/ asesmen pendidikan; dan/atau
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penilaian/asesmen pendidikan.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan harus memperhatikan:
1. a.ketersediaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; dan
2. b.lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang akan diduduki. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika terdapat:
1. a.pembentukan atau perubahan unit kerja;
2. b.peningkatan volume Beban Kerja;
3. c.Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan belum terisi atau lowong; dan/atau
4. d.Pengembang Penilaian Pendidikan:
  1. 1.pindah unit kerja;
  2. 2.pindah ke dalam jabatan lain;
  3. 3.berhenti;
  4. 4.pensiun; atau
  5. 5.meninggal dunia.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Instansi Pembina.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:

a.analisis jabatan; dan
b.analisis Beban Kerja.

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan.

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan berdasarkan indikator:

a.jumlah jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan Penilaian Pendidikan;
b.jenis dan jumlah mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan
c.jenis dan jumlah model pengembangan penilaian baik akademik dan/atau nonakademik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penilaian.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 5

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 5

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020