DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/1005/M.KT.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan www.peraturan.go.id 2019, No.238 Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

2.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 529 diubah, sehingga Pasal 529 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 529

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b.Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Sistem Informasi Pengawasan; dan
c.Bagian Keuangan dan Umum. www.peraturan.go.id 2019, No.238
1. 2.Ketentuan Pasal 534 diubah, sehingga Pasal 534 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 534

3.Ketentuan Pasal 535 diubah, sehingga Pasal 535 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal;
b.penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan, dan analisis hukum di bidang pengawasan;
c.penyusunan bahan pertimbangan dan fasilitasi advokasi hukum di Inspektorat Jenderal;
d.pengelolaan sistem informasi pengawasan;
e.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengawasan; dan
f.penyajian informasi pengawasan.
1. 4.Ketentuan Pasal 536 diubah, sehingga Pasal 536 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 536

a.Subbagian Kepegawaian; dan
b.Subbagian Hukum dan Sistem Informasi Pengawasan. www.peraturan.go.id 2019, No.238
1. 5.Ketentuan Pasal 537 diubah, sehingga Pasal 537 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 537

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal.
(2)Subbagian Hukum dan Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan analisis, penyempurnaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum, penyusunan perjanjian kerja sama dan kontrak serta pengelolaan sistem informasi, data, dan informasi di bidang pengawasan.

6.Ketentuan Pasal 538 diubah, sehingga Pasal 538 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 538

7.Ketentuan Pasal 539 diubah, sehingga Pasal 539 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di Inspektorat Jenderal;
b.pemberian dukungan administrasi persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2019, No.238
c.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Inspektorat Jenderal; dan
d.penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal.
1. 8.Ketentuan Pasal 540 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 540 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 540

a.Subbagian Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.
1. 9.Ketentuan Pasal 541 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 541 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 541

(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di Inspektorat Jenderal.
(2)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol, serta penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.238 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Inspektur Jenderal Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Tanggal Tanggal Tanggal raf Paraf Paraf www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…