DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); www.peraturan.go.id 2019, No.239

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/a tau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan www.peraturan.go.id 2019, No.239 yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
2.Manajemen Inovasi adalah serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi.
3.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Inovasi.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Manajemen Inovasi bertujuan untuk:

a.mendorong terwujudnya penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, perekonomian, dan kesejahteraan bangsa;
b.meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perguruan Tinggi dalam mengelola proses Inovasi; dan
c.meningkatkan produktivitas Inovasi di Perguruan Tinggi. www.peraturan.go.id 2019, No.239

BAB II

MANAJEMEN INOVASI

Pasal 4

Manajemen Inovasi meliputi:

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pelaksanaan; dan
d.evaluasi.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses perumusan dan penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen inovasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.komersialisasi;
2. b.operasional;
3. c.finansial;
4. d.risiko;
5. e.hubungan strategis dengan pemangku kepentingan;
6. f.pengawasan dan pembinaan; dan
7. g.hal-hal lain yang diperlukan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan dapat melibatkan pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan akademik, bisnis, pemerintah, dan komunitas.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. www.peraturan.go.id 2019, No.239
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.
(6)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Perguruan Tinggi.
(7)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen inovasi yang ada di Perguruan Tinggi.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan layanan Manajemen Inovasi.
(3)Layanan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas layanan:
1. a.data dan informasi hasil Inovasi;
2. b.pendampingan, konsultansi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi;
3. c.pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
4. d.pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
5. e.publikasi Inovasi; www.peraturan.go.id 2019, No.239
6. f.pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri;
7. g.akses pembiayaan; dan
8. h.inkubasi kewirausahaan.
(4)Untuk pelaksanaan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin Perguruan Tinggi dapat membentuk organisasi atau menetapkan lembaga/badan/pusat/unit kerja di Perguruan Tinggi.
(5)Organisasi atau lembaga/badan/pusat/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 8

(1)Organisasi yang melaksanakan Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat membentuk tim teknis.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berasal dari unsur:
1. a.dosen;
2. b.tenaga kependidikan;
3. c.instruktur;
4. d.tutor;
5. e.praktisi; dan/atau
6. f.sumber daya manusia dari dunia usaha dan/atau pihak lain melalui perjanjian kerja sama.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.mempunyai kompetensi sesuai dengan keahlian dan bidangnya; dan
2. b.mampu bekerja secara profesional. www.peraturan.go.id 2019, No.239

Pasal 9

(1)Pemimpin Perguruan Tinggi melalui organisasi yang melaksanakan manajemen inovasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.kegiatan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.sumber daya manusia; dan
4. d.kerja sama.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

(1)Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan laporan kinerja Manajemen Inovasi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Laporan kinerja Manajemen Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merujuk pada pedoman penilaian kinerja.
(3)Pedoman penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…