DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Dewan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2015, No.1342 2 Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat DPT adalah forum kajian dan konsultasi yang bersifat nonstruktural sebagai wujud keikutsertaan masyarakat untuk merumuskan bahan kebijakan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 2

DPT dibentuk untuk merumuskan bahan kebijakan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi meliputi pengembangan:

a.Tridharma Perguruan Tinggi;
b.rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
c.peran perguruan tinggi untuk pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. www.peraturan.go.id 2015, No.1342 3

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya DPT berpedoman pada:

a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi DPT;
b.asas-asas Pendidikan Tinggi yang meliputi kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan dan keterjangkauan;
c.kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

(1)DPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)Dalam menjalankan tugasnya, DPT dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

DPT mempunyai tugas menyusun pendapat dan saran pertimbangan, serta menyampaikan usul, nasihat dan/atau pemikiran dalam perumusan bahan kebijakan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Perumusan bahan kebijakan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
1. a.aspek pendidikan;
2. b.aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. c.lingkup rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. d.pengembangan pendidikan tinggi.
(2)Perumusan bahan kebijakan aspek pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi pada seluruh program studi di perguruan tinggi;
2. b.pengembangan pendidikan tinggi yang diperlukan oleh unit organisasi Kementerian; dan
3. c.kebijakan atau kajian lain berdasarkan perintah Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1342 4
(3)Perumusan bahan kebijakan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penentuan arah dan prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu pada kebijakan nasional mengenai arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
3. c.pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, paten, teknologi tepat guna sebagai bahan ajar bagi mahasiswa;
4. d.penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian kepada masyarakat;
5. e.pengembangan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan oleh unit organisasi Kementerian; dan
6. f.kebijakan atau kajian lain berdasarkan perintah Menteri.
(4)Perumusan bahan kebijakan lingkup rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.pengembangan rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.skala prioritas rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dan mendatang;
3. c.pengembangan pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang terkait dengan pengembangan rumpun, pohon dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. d.kebijakan atau kajian lain berdasarkan perintah Menteri.
(5)Perumusan bahan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.pengkajian kebijakan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang;
3. c.pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan penyempurnaan kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang termasuk kelembagaan profesi;
4. d.kebijakan atau kajian lain berdasarkan perintah Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.1342 5

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

(1)Keanggotaan DPT terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian;
2. b.Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI);
3. c.perguruan tinggi;
4. d.pakar dalam bidang ilmu;
5. e.dunia usaha dan dunia industri.
(2)Jumlah anggota DPT paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

Pasal 8

(1)DPT terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua, sekretaris, dan anggota DPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Ketua DPT dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Dalam melaksanakan tugas, Ketua DPT dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris DPT.
(3)Sekretaris DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas DPT sehari-hari.
(4)Masa jabatan Sekretaris DPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(5)Masa bakti anggota DPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa bakti.

Pasal 10

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPT dibentuk sekretariat DPT.
(2)Sekretariat DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Sekretaris DPT. www.peraturan.go.id 2015, No.1342 6

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, DPT dapat berkoordinasi dengan dewan riset dan/atau unit organisasi di dalam dan di luar Kementerian.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Ketua DPT.
(3)Koordinasi dengan unit kerja di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.
(4)Ketua DPT menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…