DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan; www.peraturan.go.id 2017, No.524 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1797);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); www.peraturan.go.id 2017, No.524 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jurusan di ITK memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda untuk setiap jurusan dan warna biru pada bagian kiri bendera dengan kode R:0; G:103; B:179 yang di dalamnya terdapat tulisan INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255 lambang ITK di tengah bendera yang diberi dasar perisai segi enam berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman berwarna ungu dengan kode R:153; G:0; B:204 dengan tulisan JURUSAN SAINS TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARITIMAN www.peraturan.go.id 2017, No.524 berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255, dengan gambar sebagai berikut:
2. b.Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi berwarna oranye dengan kode R:246; G:142; B:30 dengan tulisan JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255 dengan gambar sebagai berikut:
3. c.Jurusan Teknologi Industri dan Proses berwarna merah dengan kode R:237; G:20; B:36 dengan tulisan JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255 dengan gambar sebagai berikut:
4. d.Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan berwarna hijau dengan kode R:0; G:153; B:0 dengan tulisan JURUSAN ILMU KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.524
5. e.Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan berwarna abu-abu dengan kode R:153; G:153; B:153 dengan tulisan JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255, dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

2.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan ITK diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)ITK dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, dan suku bangsa. www.peraturan.go.id 2017, No.524
(4)ITK dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
(5)Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa ITK apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)ITK melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2)Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
(3)Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
(4)Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan www.peraturan.go.id 2017, No.524 Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Dosen di lingkungan ITK dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis.
(2)Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3)Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terjadi karena:
1. a.berhenti dari jabatan; dan/atau
2. b.perubahan organisasi.
(5)Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.masa jabatannya berakhir;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.permohonan sendiri;
4. d.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
5. e.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; www.peraturan.go.id 2017, No.524
6. f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
7. g.diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
8. h.dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
9. i.menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
10. j.cuti di luar tanggungan negara.
(6)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b meliputi:
1. a.meninggal dunia;
2. b.sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
3. c.berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(7)Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.penambahan unit kerja; atau
2. b.perubahan bentuk ITK.
  1. 5.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan www.peraturan.go.id 2017, No.524 Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
2. b.menduduki jabatan akademik paling rendah:
  1. 1.lektor kepala untuk jabatan wakil rektor; dan
  2. 2.lektor untuk jabatan ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio /kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis.
3. c.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. d.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan kepala unit pelaksana teknis;
5. e.memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan bagi wakil rektor dan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan www.peraturan.go.id 2017, No.524 Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
9. i.setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
10. j.tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
11. k.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. l.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
13. m.berpendidikan paling rendah magister bagi calon wakil rektor, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan;
14. n.tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
16. p.tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ITK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Tenaga Kependidikan di lingkungan ITK dapat www.peraturan.go.id 2017, No.524 diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terjadi karena:
1. a.berhenti dari jabatan; dan/atau
2. b.perubahan organisasi ITK.
(4)Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
1. a.masa jabatannya berakhir;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.permohonan sendiri;
4. d.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
5. e.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
7. g.diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
8. h.menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
9. i.cuti di luar tanggungan negara.
(5)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meliputi:
1. a.meninggal dunia;
2. b.sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
3. c.berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(6)Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.penambahan unit kerja; atau
2. b.perubahan bentuk ITK. www.peraturan.go.id 2017, No.524
(7)Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
1. a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
3. c.bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
6. f.setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
9. i.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
10. j.berpendidikan paling rendah sarjana;
11. k.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. l.mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
13. m.memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ITK. www.peraturan.go.id 2017, No.524
  1. 7.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

8.Pasal 42 dihapus.
9.Pasal 43 dihapus.
10.Pasal 44 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Rektor, wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, ketua dan sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2)Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, serta kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga www.peraturan.go.id 2017, No.524 Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
1. a.berhalangan tetap;
2. b.permohonan sendiri;
3. c.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
4. d.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
5. e.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. f.diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
7. g.dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
8. h.menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
9. i.cuti di luar tanggungan negara.
(4)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a meliputi:
1. a.meninggal dunia;
2. b.sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
3. c.berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(5)Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana www.peraturan.go.id 2017, No.524 dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua jurusan yang baru.
(2)Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46.
(3)Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

13.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
(2)Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37.
(3)Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.524 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…