DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Politeknik Negeri Samarinda;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda; www.peraturan.go.id 2018, No.1005 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
4. 5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 476); www.peraturan.go.id 2018, No.1005 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Polnes adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Statuta Polnes yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polnes yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polnes.
3.Direktur adalah Direktur Polnes.
4.Senat adalah Senat Polnes.
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnes.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polnes dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polnes.
8.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polnes.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1005

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Polnes merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
(2)Polnes didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Samarinda, tanggal 28 April 1997.
(3)Polnes merupakan perubahan dari Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman yang didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985 tentang Pendirian Politeknik Universitas Mulawarman, tanggal 3 Desember 1985 dan kuliah perdana diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 1987.
(4)Tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polnes.

Pasal 3

Polnes berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

(1)Polnes memiliki lambang berbentuk perisai berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bentuk lengkungan berwarna putih yang masing-masing 3 (tiga) lengkungan membentuk huruf “P” dan “S” menggambarkan bentuk nyala api, dan di bawahnya terdapat tulisan POLNES dengan jenis huruf Terminator Real NFI dan tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA dengan jenis huruf Arial berwarna hijau.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1005
1. a.perisai bermakna ilmu pengetahuan;
2. b.huruf “P” dan “S” bermakna “Politeknik” sebagai lembaga pendidikan vokasi dan “Samarinda” sebagai kota kedudukan Polnes;
3. c.3 (tiga) bentuk lengkungan huruf “P” bermakna tridharma perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.3 (tiga) bentuk lengkungan huruf “S” bermakna dinamika dan semangat Polnes yang hari demi hari terus bergerak berusaha menjadi lebih baik;
5. e.huruf “P” dan “S” berbentuk nyala api bermakna semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.warna hijau bermakna pertumbuhan, harmoni, kesegaran, dan produktif; dan
7. g.warna putih bermakna tujuan akhir dari semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Lambang Polnes memiliki ukuran lebar berbanding tinggi 5:6,5 (lima berbanding enam koma lima).
(4)Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki kode sebagai berikut: Lambang Warna Kode Warna (C,M,Y,K) perisai, tulisan POLNES, tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA hijau 100, 0, 100, 0 Lengkungan putih 0, 0, 0, 0
(5)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1005
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Polnes memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna merah tua/merah marun (dark red) dengan kode warna CMYK 0, 100, 100, 45, dan di tengahnya terdapat lambang Polnes.
(2)Bendera Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Polnes diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna berbeda untuk setiap jurusan, yang di tengahnya terdapat lambang Polnes dan di bawah lambang Polnes terdapat tulisan nama masing-masing jurusan berwarna hijau dengan kode warna CMYK 100, 0, 100, 0 dengan jenis huruf Arial.
(2)Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna kuning dengan kode warna CMYK 0, 0, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1005
2. b.bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna merah tua dengan kode warna CMYK 0, 100, 100, 25, dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera Jurusan Teknik Kimia berwarna merah dengan kode warna CMYK 0, 100, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:
4. d.bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna abu-abu dengan kode warna CMYK 0, 0, 0, 30, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1005
5. e.bendera Jurusan Administrasi Bisnis berwarna hijau muda dengan kode warna CMYK 30, 0, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:
6. f.bendera Jurusan Akuntansi berwarna ungu dengan kode warna CMYK 65, 85, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:
7. g.bendera Jurusan Pariwisata berwarna jingga dengan kode warna CMYK 0, 60, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:
8. h.bendera Jurusan Teknologi Informasi berwarna biru dengan kode warna CMYK 85, 50, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1005
9. i.bendera Jurusan Desain Produk berwarna coklat emas dengan kode warna CMYK 3, 23, 67, 38, dengan gambar sebagai berikut:
10. j.bendera Jurusan Kemaritiman berwarna biru laut dengan kode warna CMYK 50, 25, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Polnes memiliki himne dan mars.
(2)Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1005 www.peraturan.go.id 2018, No.1005
(3)Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: MARS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

(1)Polnes memiliki busana akademik dan busana almamater. www.peraturan.go.id 2018, No.1005
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung gordon, dan/atau atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau dengan kode warna CMYK 60, 0, 100, 0, dan pada bagian dada kiri terdapat lambang Polnes.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

(1)Polnes menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
(4)Penyelanggaraan kegiatan pendidikan berpedoman pada rencana strategis, rencana kegiatan, dan anggaran Polnes www.peraturan.go.id 2018, No.1005 serta dilaksanakan secara proporsional, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polnes menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung.
(4)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(5)Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
(6)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
(7)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014