DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

2.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66); www.peraturan.go.id 2019, No.240
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
2.Penyelenggaraan KST adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendirian, pengelolaan, dan pengembangan KST.
3.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta www.peraturan.go.id 2019, No.240 menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
6.Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
7.Maturitas adalah tingkatan tahapan kinerja dari Kawasan Sains dan Teknologi yang mencerminkan tingkat keberhasilan atas operasionalisasi pengelolaan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi sehingga menghasilkan kinerja awal dan secara berkesinambungan diharapkan dapat terus mencapai kinerja yang mandiri.
8.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, hasil, dan dampak kegiatan KST.
9.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. www.peraturan.go.id 2019, No.240
12.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,.
14.Direktur adalah Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN KST

Pasal 2

KST dapat didirikan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

(1)Pendirian KST harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.tersedianya sumber teknologi;
2. b.tersedianya sumber daya manusia;
3. c.tersedianya sumber pendanaan;
4. d.tersedianya lahan/tempat; dan
5. e.bidang fokus yang akan dikembangkan.
(2)Tersedianya sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hasil Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi.
(3)Tersedianya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kualifikasi memadai di bidang teknologi, manajemen, dan hukum.
(4)Tersedianya sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pendanaan yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal sumber pendanaan bagi pendirian KST berasal dari APBN, diperlukan persetujuan pembiayaan dari tim yang anggotanya terdiri atas unsur: www.peraturan.go.id 2019, No.240
1. a.Kementerian Keuangan;
2. b.Kementerian PPN/Bappenas;
3. c.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
4. d.Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
(7)Tersedianya lahan/tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi ruang kantor, laboratorium, fasilitas produksi terbatas, ruang kerja untuk tenant.
(8)Bidang fokus yang akan dikembangkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan potensi lokal, rencana industri unggulan yang akan dikembangkan, serta daya dukung yang diperlukan, termasuk sumber ilmu pengetahuan, dukungan finansial, sumber daya manusia, dan jejaring industri.

BAB III

TATA CARA TAHAPAN PENDIRIAN KST

Pasal 4

(1)Tahap persiapan pendirian KST dilakukan oleh Penyelenggara KST.
(2)Penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
2. b.Perguruan Tinggi; dan
3. c.masyarakat.
(3)Penyelenggara KST oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi badan usaha, perserikatan, perkumpulan, dan badan hukum. www.peraturan.go.id 2019, No.240

Pasal 5

(1)Dalam tahap persiapan pendirian KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Penyelenggara KST harus menyiapkan studi kelayakan pendirian KST.
(2)Dokumen studi kelayakan pendirian KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pemetaan potensi sumber teknologi;
2. b.pemetaan prospek pengembangan kawasan;
3. c.komitmen pemangku kepentingan;
4. d.bidang fokus yang akan diselenggarakan oleh KST; dan
5. e.uji kelayakan pendirian KST.
(3)Pemetaan potensi sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.dukungan lembaga penelitian dan pengembangan terhadap beroperasinya KST;
2. b.tingkat kesiapan teknologi yang tersedia dan siap dihilirkan oleh KST;
3. c.ketersediaan tenaga ahli/pakar yang akan mendukung operasinya KST; dan
4. d.potensi terjadinya alih teknologi di dalam KST.
(4)Pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.komoditas unggulan lokal;
2. b.rencana pengembangan industri;
3. c.rantai pasokan;
4. d.budaya masyarakat;
5. e.jenis wirausaha yang ada di daerah sekitar; dan
6. f.prospek pasar dari produk yang akan dihasilkan oleh KST
(5)Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mencakup kesimpulan tentang kelayakan dan rekomendasi pendirian KST. www.peraturan.go.id 2019, No.240

Pasal 6

(1)Dalam tahapan persiapan pendirian KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Penyelenggara KST dapat membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur akademisi, bisnis, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dokumen persiapan pendirian KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. b.memberikan rekomendasi hasil persiapan pendirian KST kepada Penyelenggara KST.

Pasal 7

Penyelenggara KST memutuskan pendirian KST ke tahap pembangunan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

(1)Dalam tahap pembangunan KST, Penyelenggara KST harus melakukan:
1. a.penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional;
2. b.penyusunan dokumen rencana induk, rencana aksi, dan/atau pengelolaan lingkungan; dan
3. c.pembangunan sarana dan prasarana.
(2)Penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan bentuk struktur organisasi dan tata kelola Penyelenggara KST.
(2)Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
1. a.visi;
2. b.misi; www.peraturan.go.id 2019, No.240
3. c.tujuan dan sasaran strategis;
4. d.indikator capaian;
5. e.peta rencana (roadmap);
6. f.rencana pengelolaan; dan
7. g.rencana tapak (site plan).
(3)Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit mencakup:
1. a.rencana kerja;
2. b.pelaksana;
3. c.tenggat waktu; dan
4. d.indikator capaian.
(4)Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan/atau
2. b.analisis mengenai dampak lingkungan.
(5)Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menjamin terlaksananya fungsi dan layanan KST.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tahapan pembangunan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyelenggara KST dapat membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
1. a.akademisi;
2. b.bisnis; dan
3. c.Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyiapkan dan mengusulkan bentuk kelembagaan dan manajemen operasional;
2. b.menyiapkan kebutuhan teknis dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana; dan
3. c.melakukan penyusunan dokumen rencana induk, rencana aksi, dan/atau pengelolaan lingkungan apabila diperlukan. www.peraturan.go.id 2019, No.240

Pasal 10

(1)Penyelenggara KST mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pembangunan KST dan penyusunan desain rinci, sarana dan/atau prasarana KST.
(2)Penyelenggara KST menggalang dukungan para pemangku kepentingan paling sedikit terdiri atas unsur akademisi, bisnis, dan pemerintah.
(3)Penyelenggara KST mengimplementasikan rencana kerja pembangunan sarana dan prasarana.
(4)Pimpinan Penyelenggara KST menetapkan kelembagaan dan pengelola KST.
(5)Pengelola KST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
(6)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN KST

Pasal 12

(1)Pendaftaran KST dilakukan sebagai tindak lanjut dari pendirian KST.
(2)Pendaftaran KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemeringkatan untuk memperoleh tingkat Maturitas KST.
(3)KST yang telah beroperasi wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…