DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan www.peraturan.go.id 2018, No.1006 Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 603);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN. Pasal I www.peraturan.go.id 2018, No.1006 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 603), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Fakultas terdiri atas:

a.Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
b.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
c.Fakultas Pertanian;
d.Fakultas Kehutanan;
e.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
f.Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
g.Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
h.Fakultas Kedokteran;
i.Fakultas Teknik;
j.Fakultas Hukum;
k.Fakultas Kesehatan Masyarakat;
l.Fakultas Farmasi; dan
m.Fakultas Ilmu Budaya.
1. 2.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
(2)Dekan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
(3)Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. www.peraturan.go.id 2018, No.1006

3.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Wakil Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Ilmu Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:

a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; dan
b.Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
1. 4.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Ilmu Budaya mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1006 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…