DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2018, No.1100

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut ADik adalah program keberpihakan Pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjaring calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal serta sebagai upaya pemberian akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
2.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguran tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. www.peraturan.go.id 2018, No.1100
3.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
4.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

ADik bertujuan:

a.meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah terdepan, terluar, tertinggal;
b.meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi;
c.meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi;
d.memperluas wawasan kebangsaan bagi penerima ADik;
e.meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi; dan
f.memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari daerah yang terkena bencana alam dan kehilangan akses pendidikan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain.

Pasal 3

ADik ditujukan untuk:

a.lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat:
1. 1.yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal;
2. 2.Orang Asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; dan
3. 3.anak tenaga kerja Indonesia berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, www.peraturan.go.id 2018, No.1100
b.mahasiswa perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri di wilayah yang:
1. 1.terkena dampak bencana alam; atau
2. 2.terjadi konflik sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)ADik dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.beasiswa; dan/atau
2. b.nonbeasiswa.
(2)Pemberian beasiswa dan/atau nonbeasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
2. b.bantuan biaya hidup.
(2)Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian beasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Calon penerima ADik merupakan lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.tidak sedang menerima beasiswa lain; dan
3. c.mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi.
(2)Penentuan penerimaan mahasiswa ADik dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi.
(3)Panitia seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur: www.peraturan.go.id 2018, No.1100
1. a.Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
2. b.perguruan tinggi.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(5)Jumlah mahasiswa ADik yang diterima oleh perguruan tinggi dapat menambah daya tampung yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Dana beasiswa ADik berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Dana beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Beasiswa ADik diberikan sesuai dengan masa studi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal penerima beasiswa ADik belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi dapat:
1. a.mengalokasikan biaya pendidikan dari sumber dana yang sah; atau
2. b.memfasilitasi penerima beasiswa ADik untuk memperoleh biaya pendidikan dari pihak lain.

Pasal 9

(1)Beasiswa ADik dapat dihentikan apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri berdasarkan keputusan pemimpin perguruan tinggi;
3. c.terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.1100
4. d.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal kondisi tertentu, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan rekomendasi penghentian beasiswa ADik.

Pasal 10

(1)Pemberian ADik dalam bentuk nonbeasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa akses untuk melanjutkan kuliah bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(2)Jenis dan tata cara pemberian ADik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…