DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018

Nomor: 28
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan statuta Politeknik Negeri Ambon;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon; www.peraturan.go.id 2018, No.1101 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
4. 5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1395);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri www.peraturan.go.id 2018, No.1101 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disebut Polnam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Statuta Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Negeri Ambon yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Negeri Ambon.
3.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnam.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polnam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu www.peraturan.go.id 2018, No.1101 pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polnam.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polnam.
9.Direktur adalah Direktur Polnam.
10.Senat adalah Senat Polnam.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Polnam merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Ambon, Propinsi Maluku.
(2)Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ambon, tanggal 12 Juni 1998.
(3)Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Pattimura Ambon yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, tanggal 26 Juni 1982.
(4)Politeknik Universitas Pattimura Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan proses perkuliahan pertama kali pada tanggal 5 Oktober 1987.
(5)Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Polnam. www.peraturan.go.id 2018, No.1101

Pasal 3

(1)Polnam memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru laut yang di dalamnya terdapat:
1. a.8 (delapan) buah pala berwarna kuning dan merah dan 7 (tujuh) buah cengkih berwarna kuning dengan tangkai berwarna hitam;
2. b.buku berwarna hijau ditopang oleh buah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna kuning keemasan;
3. c.5 (lima) lidah api berwarna merah dengan 3 (tiga) bias cahaya berwarna putih;
4. d.perahu kora-kora yang sedang bergerak berwarna merah putih;
5. e.5 (lima) pendayung yang sedang mendayung (panggayo) berwarna hitam di atas gelombang laut; dan
6. f.10 (sepuluh) gelombang laut berwarna biru muda.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
1. a.5 (lima) pendayung bermakna tanggal 5 (lima);
2. b.10 (sepuluh) gelombang laut bermakna bulan 10 (sepuluh);
3. c.8 (delapan) buah pala dan 7 (tujuh) buah cengkih bermakna tahun 1987, yang merupakan pelaksanaan proses perkuliahan pertama kali;
4. d.buku berwarna hijau ditopang oleh sebuah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna kuning keemasan bermakna pendidikan tinggi yang berwawasan lingkungan dengan pilar tridharma perguruan tinggi yang dijiwai oleh budaya dan potensi sumber daya alam;
5. e.5 (lima) lidah api dengan 3 (tiga) bias cahaya bermakna semangat dan tekad yang utuh dan bergelora untuk menyelenggarakan pendidikan di Polnam dengan dijiwai Pancasila sebagai dasar negara; www.peraturan.go.id 2018, No.1101
6. f.perahu kora-kora yang sedang bergerak berwarna merah putih bermakna teknologi dan arah pendidikan Polnam dengan corak pengembangan yang dinamis dalam bingkai Negara Kesatuan
7. g.pendayung yang sedang mendayung (panggayo) bermakna kekuatan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan visi dan misi Polnam;
8. h.gelombang laut bermakna tantangan masa kini dan akan datang dalam mewujudkan visi dan misi Polnam; dan
9. i.warna dasar biru laut bermakna sumber kekayaan laut.
(3)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut: No. Lambang Warna Kode Warna RGB

1.warna dasar segi lima biru laut 0, 45, 188
2.8 (delapan) buah pala kuning 255, 255, 102 merah 255, 0, 0
3.7 (tujuh) buah cengkih kuning 255, 255, 153 4. tangkai buah pala dan buah cengkih, 5 (lima) pendayung yang sedang mendayung (panggayo) hitam 51, 51, 51
5.Buku hijau 0, 255, 0 6. buah cengkih berkuncup 3 (tiga) kuning keemasan 247, 224, 7
7.5 (lima) lidah api merah 255, 0, 0
8.3 (tiga) bias cahaya putih 255, 255, 255 9. perahu kora-kora yang sedang bergerak merah 255, 0, 0 putih 255, 255, 255 10. 10 (sepuluh) gelombang laut biru muda 149, 186, 253 www.peraturan.go.id 2018, No.1101

(4)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1)Polnam memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode warna RGB 0, 55, 164 yang ditengahnya terdapat lambang Polnam dan di bawah lambang terdapat tulisan POLNAM dengan jenis huruf Bauhaus 93 berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 102.
(2)Bendera Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda, ditengahnya terdapat lambang Polnam, dan di bawah lambang terdapat tulisan nama masing-masing jurusan dengan jenis huruf Calibri. POLNAM www.peraturan.go.id 2018, No.1101
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna coklat dengan kode warna RGB 191, 144, 0 dan tulisan Jurusan Teknik Sipil berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 102 dengan gambar sebagai berikut:
2. b.bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna biru muda dengan kode warna RGB 0, 176, 240 dan tulisan Jurusan Teknik Mesin berwarna hitam dengan kode warna RGB 51, 51, 51 dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dan tulisan Jurusan Teknik Elektro berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 102 dengan gambar sebagai berikut:
4. d.bendera Jurusan Akuntansi berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 0 dan tulisan Jurusan Akuntansi berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut: Jurusan Teknik Sipil Jurusan Teknik Mesin Jurusan Teknik Elektro www.peraturan.go.id 2018, No.1101
5. e.bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna hijau muda dengan kode warna RGB 146, 208, 80 dan tulisan Jurusan Administrasi Niaga berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)Polnam memiliki himne dan mars.
(2)Himne Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Jurusan Akuntansi Jurusan Administrasi Niaga www.peraturan.go.id 2018, No.1101 www.peraturan.go.id 2018, No.1101 www.peraturan.go.id 2018, No.1101 www.peraturan.go.id 2018, No.1101
(3)Mars Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1101 www.peraturan.go.id 2018, No.1101 www.peraturan.go.id 2018, No.1101
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Polnam memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Direktur, wakil direktur, profesor, ketua jurusan, kepala pusat, anggota Senat, dan wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga/jubah, topi, gordon, dasi, dan/atau atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas, dasi, dan topi berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 45, 188 dan di bagian dada sebelah kanan terdapat lambang Polnam.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2018, No.1101

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Polnam menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
(2)Pendidikan Vokasi meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polnam menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan www.peraturan.go.id 2018, No.1101 Agustus tahun berikutnya.
(5)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
(6)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polnam dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
(3)Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
(4)Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah tatap muka, seminar, simposium, diskusi panel, praktikum di laboratorium/bengkel/studio, kuliah lapangan, kunjungan industri, magang, penelitian, perancangan, pengembangan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. www.peraturan.go.id 2018, No.1101

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014