DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.52 Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
2.Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta merupakan penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta yang www.peraturan.go.id 2018, No.52 masing-masing dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara, menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru yang dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara baru.

Pasal 3

(1)Penyatuan PTS merupakan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.
(2)Penyatuan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS yang menerima penyatuan; dan
2. b.penyatuan beberapa PTS yang dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 1 (satu) PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama.

Pasal 4

Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk penggabungan dan penyatuan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Menteri dapat memberikan pengecualian pemenuhan persyaratan pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 5

Penggabungan dan penyatuan PTS diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 6

Persyaratan dan prosedur penggabungan dan penyatuan PTS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Usul penggabungan atau penyatuan PTS yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat diajukan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.52

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id 2018, No.52 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…