DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pelayanan Minimum Politeknik Manufaktur Bandung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi www.peraturan.go.id 2017, No.616 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 095/O/1999 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Bandung;
11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Bandung; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Politeknik Manufaktur Bandung, yang selanjutnya disebut SPM Polman Bandung adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan www.peraturan.go.id 2017, No.616 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)SPM Polman Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)SPM Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Polman Bandung.
(3)SPM Polman Bandung dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar Polman Bandung.
(4)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polman Bandung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian SPM Polman Bandung sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup SPM Polman Bandung meliputi komponen:
1. a.pendidikan;
2. b.penelitian;
3. c.pengabdian kepada masyarakat; dan
4. d.layanan administrasi.
(2)Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas sub komponen:
1. a.kompetensi lulusan;
2. b.isi pembelajaran;
3. c.proses pembelajaran;
4. d.penilaian pembelajaran;
5. e.pendidik dan tenaga kependidikan;
6. f.sarana dan prasarana pembelajaran;
7. g.pengelolaan pembelajaran; dan www.peraturan.go.id 2017, No.616
8. h.pembiayaan pembelajaran.
(3)Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas sub komponen:
1. a.hasil penelitian;
2. b.isi penelitian;
3. c.proses penelitian;
4. d.penilaian penelitian;
5. e.peneliti;
6. f.sarana dan prasarana penelitian;
7. g.pengelolaan penelitian; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(4)Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sub komponen:
1. a.hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. b.isi pengabdian kepada masyarakat;
3. c.proses pengabdian kepada masyarakat;
4. d.penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. f.sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. g.pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
(5)Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas sub komponen:
1. a.kemahasiswaan;
2. b.keuangan;
3. c.kepegawaian;
4. d.perlengkapan; dan
5. e.umum.

Pasal 4

(1)Komponen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan Polman Bandung kepada masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No.616
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

(1)SPM Polman Bandung wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor Polman Bandung.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM Polman Bandung.
(3)Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

(1)Untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian SPM Polman Bandung, diselenggarakan Sistem Informasi SPM.
(2)Sistem Informasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.sistem informasi akademik
2. b.sistem informasi kepegawaian;
3. c.sistem informasi keuangan
4. d.sistem informasi akuntansi;
5. e.sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara;
6. f.sistem informasi beasiswa nasional;
7. g.sistem informasi perpustakaan;
8. h.sistem informasi publikasi ilmiah/repository;
9. i.sistem informasi jurnal ilmiah;
10. j.sistem informasi sertifikasi dosen; dan
11. k.sistem informasi perencanaan. www.peraturan.go.id 2017, No.616

Pasal 7

(1)Rektor Polman Bandung menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM Polman Bandung setiap semester.
(2)Laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pencapaian SPM Polman Bandung dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
(3)Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.616 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id 2017, No.616 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…