DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017

Nomor: 31
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Tanjungpura; www.peraturan.go.id 2017, No.617 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan www.peraturan.go.id 2017, No.617 Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1570);
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Tanjungpura, yang selanjutnya disebut SPM Untan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)SPM Untan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)SPM Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus www.peraturan.go.id 2017, No.617 dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Untan.
(3)SPM Untan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar Untan.
(4)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Untan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian SPM Untan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup SPM Untan meliputi komponen:
1. a.pendidikan;
2. b.penelitian;
3. c.pengabdian kepada masyarakat; dan
4. d.layanan administrasi.
(2)Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas sub komponen:
1. a.kompetensi lulusan;
2. b.isi pembelajaran;
3. c.proses pembelajaran;
4. d.penilaian pembelajaran;
5. e.pendidik dan tenaga kependidikan;
6. f.sarana dan prasarana pembelajaran;
7. g.pengelolaan pembelajaran; dan
8. h.pembiayaan pembelajaran.
(3)Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas sub komponen:
1. a.hasil penelitian;
2. b.isi penelitian;
3. c.proses penelitian;
4. d.penilaian penelitian;
5. e.peneliti;
6. f.sarana dan prasarana penelitian;
7. g.pengelolaan penelitian; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan penelitian. www.peraturan.go.id 2017, No.617
(4)Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sub komponen:
1. a.hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. b.isi pengabdian kepada masyarakat;
3. c.proses pengabdian kepada masyarakat;
4. d.penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. f.sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. g.pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
(5)Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas sub komponen:
1. a.kemahasiswaan;
2. b.keuangan;
3. c.kepegawaian;
4. d.perlengkapan; dan
5. e.umum.

Pasal 4

(1)Komponen SPM Untan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan Untan kepada masyarakat.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

(1)SPM Untan wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor Untan.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM Untan.
(3)Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No.617

Pasal 6

(1)Untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian SPM Untan, diselenggarakan Sistem Informasi SPM Untan.
(2)Sistem Informasi SPM Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem informasi akademik;
2. b.sistem informasi kepegawaian;
3. c.sistem informasi perencanaan;
4. d.sistem informasi keuangan;
5. e.sistem akuntansi instansi;
6. f.sistem informasi alumni;
7. g.sistem informasi perpustakaan;
8. h.sistem informasi persuratan/e-office;
9. i.sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara;
10. j.sistem informasi publikasi ilmiah/repository;
11. k.sistem informasi jurnal ilmiah; dan
12. l.sistem informasi beasiswa nasional.

Pasal 7

(1)Rektor Untan menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM Untan setiap semester.
(2)Laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pencapaian SPM Untan dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
(3)Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No.617

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id 2017, No.617 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022