DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi www.peraturan.go.id 2016, No.774 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2.Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
3.Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
4.Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
5.Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. www.peraturan.go.id 2016, No.774
6.Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7.Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
8.Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
13.Organisasi Profesi adalah himpunan individu profesional dalam suatu bidang ilmu atau teknologi tertentu yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
14.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.774
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. b.menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
(3)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
1. a.independen;
2. b.akurat;
3. c.obyektif;
4. d.transparan; dan
5. e.akuntabel.

BAB II

KEBIJAKAN AKREDITASI

Pasal 3

(1)Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
(2)Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
(3)Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.terakreditasi; dan www.peraturan.go.id 2016, No.774
2. b.tidak terakreditasi.
(4)Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.terakreditasi baik;
2. b.terakreditasi baik sekali; dan
3. c.terakreditasi unggul.
(5)Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
1. a.terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. b.terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(6)Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 4

(1)Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri.
(2)Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.
(3)Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.

Pasal 6

(1)Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun. www.peraturan.go.id 2016, No.774
(2)Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
(3)Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
(4)Dalam masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
(5)Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
(2)Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
2. b.instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
(3)Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
(4)Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
1. a.jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
2. b.program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
3. c.modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan www.peraturan.go.id 2016, No.774
4. d.hal-hal khusus.
(5)Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 8

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.

BAB III

KELEMBAGAAN AKREDITASI

Pasal 9

(1)BAN-PT dibentuk oleh Menteri.
(2)BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Tugas dan wewenang BAN-PT:

a.mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
b.menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
c.melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
d.menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi; www.peraturan.go.id 2016, No.774
e.memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
f.membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
g.melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
h.mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
i.menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
j.memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
k.menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

Pasal 11

BAN-PT memiliki susunan organ sebagai berikut:

a.Majelis Akreditasi; dan
b.Dewan Eksekutif.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…