DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5500); www.peraturan.go.id 2018, No. 1266
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mecakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Program Studi pada perguruan tinggi disusun dan ditetapkan sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. www.peraturan.go.id 2018, No. 1266
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 3

(1)Penamaan Program Studi bertujuan untuk:
1. a.standardisasi nama Program Studi dan sebagai acuan dalam penamaan Program Studi;
2. b.mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melalui penyelenggaraan Program Studi baru; dan
3. c.mendapatkan pengakuan dari masyarakat di dalam dan luar negeri.
(2)Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel;
2. b.penamaan Program Studi menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang benar; dan
3. c.penamaan Program Studi dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris yang benar.

Pasal 4

(1)Penamaan Program Studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(2)Perguruan tinggi dapat mengajukan usul:
1. a.penambahan nama Program Studi; dan/atau
2. b.perubahan nama Program Studi.
(3)Perguruan tinggi dapat mengusulkan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia.
(4)Usul penambahan nama Program Studi, perubahan nama Program Studi untuk penyesuaian, dan usul nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) www.peraturan.go.id 2018, No. 1266 dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 5

Perguruan tinggi mempertahankan Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia dan langka.

Pasal 6

(1)Perguruan tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status akreditasi Program Studi.

Pasal 7

Perguruan tinggi negeri badan hukum dapat menetapkan nama Program Studi dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 8

Perguruan tinggi yang telah memiliki izin Program Studi dapat mempertahankan nama Program Studi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1266 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…