DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019

Nomor: 33
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, perlu diselenggarakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi; MENTER! RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA MengingatMenimbang PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SALINAN

Pasal 3

(1)Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)selain melalui mata kuliah dapat diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
2. b.kegiatan pengkajian.
(2)Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:Pasal 2
(1)Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
(2)Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
1. a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
2. b.mata kuliah yang relevan.

Pasal 1

(1)Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.
(2)Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan pada program diploma dan sarjana.
(3)Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. TEKNOLOGI, DAN PENYELENGGARAAN MENTER! RISET, TINGGI TENTANG PERATURANPENDIDIKAN MEMUTUSKAN: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238); Menetapkan Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

(1)Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.
(2)Pemimpin perguruan tinggi melaporkan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan secara berkala.
(3)Penyelenggaraan dan pelaporan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2)ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 4

Dalam hal perguruan tinggi tidak menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(1), Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.kegiatan kokurikuler;
2. b.kegiatan ekstrakurikuler; dan
3. c.kegiatan unit kemahasiswaan.
(3)Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.pusat kajian; dan
2. b.pusat studi. Widhawati Siswojo Salinan sesuai dengan aslinya Ke ala Biro Hukum dan Organisasi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1024 WIDODO EKATJAHJANA TTD. DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2019 MOHAMAD NASIR TTD. MENTER! RISET, TEKNOLOGI, DANPENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA,Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…