DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019

Nomor: 35
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghitung nilai dan melakukan penatausahaan berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi, perlu menyusun pedoman penghitungan nilai dan penatausahaan aset tak berwujud berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Paten di www.peraturan.go.id 2019, No. 1427 Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun www.peraturan.go.id 2019, No. 1427 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Aset Tak Berwujud berupa Paten yang selanjutnya disingkat dengan ATB-P adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik berupa paten yang dimiliki oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi.
3.Penghitungan Nilai adalah suatu proses kegiatan kalkulasi yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik distribusi nilai perolehan untuk memperoleh nilai ATB-P.
4.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan keluaran penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
6.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memeroleh informasi, data, dan keterangan yang www.peraturan.go.id 2019, No. 1427 berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
8.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
9.Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan.
10.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11.Unit Kerja Penghasil ATB-P adalah unit kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang menghasilkan ATB-P.
12.Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P adalah unit Kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang diberikan tugas oleh pemimpin Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penghitungan nilai ATB-P.
13.Unit Kerja Pencatat ATB-P adalah unit kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang diberikan tugas oleh pemimpin Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pencatatan ATB-P. www.peraturan.go.id 2019, No. 1427

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mengidentifikasi secara tepat ATB-P;
b.menghitung nilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
c.tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
d.tertib administrasi dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
e.membangun tata kelola ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
f.mengoptimalkan pemanfaatan data penghitungan nilai ATB-P untuk mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pasal 4

Kriteria ATB-P meliputi:

a.dapat diidentifikasi;
b.dikelola dan dikendalikan oleh entitas;
c.mempunyai potensi manfaat ekonomi;
d.sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
e.telah dilakukan permohonan pendaftaran Paten.

Pasal 5

(1)Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P berdasarkan hasil identifikasi. www.peraturan.go.id 2019, No. 1427
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen pendukung ATB-P berupa:
1. a.sumber pendanaan;
2. b.bukti pengeluaran untuk proses Paten; dan/atau
3. c.dokumen terkait Paten.
(3)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan:
1. a.harga perolehan yang berasal dari biaya Penelitian dan/atau Pengembangan;
2. b.distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten;
3. c.distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan; atau
4. d.biaya proses perolehan Paten.
(2)Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan jika Unit Kerja Penghasil ATB-P dapat mengidentifikasi secara akurat biaya Penelitian dan/atau Pengembangan.
(3)Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan jika pendanaan Penelitian dan Pengembangan dan proses perolehan Paten berasal dari pemerintah.
(4)Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan jika:
1. a.pendanaan Penelitian dan Pengembangan berasal dari pemerintah; dan
2. b.biaya proses perolehan Paten berasal dari sumber lain.
(5)Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan jika: www.peraturan.go.id 2019, No. 1427
1. a.pendanaan Penelitian dan Pengembangan bukan berasal dari pemerintah; dan
2. b.biaya proses perolehan Paten berasal dari pemerintah.
(6)Bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf b dengan cara:
1. a.unsur Penghitungan Nilai ATB-P (Vi) terdiri atas nilai keluaran berupa Paten (Ki) dan nilai perolehan Paten (Pi); dan
2. b.Penghitungan Nilai ATB-P diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Vi = Ki + Pi

Pasal 8

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan cara:

a.unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (Ki) terdiri dari total bobot paten (Ti), total bobot keluaran Penelitian berupa Paten (1 n i i T   ), dan nilai realisasi pagu (R); dan/atau
b.Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (Ki) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 1 i i n i i T K R T     www.peraturan.go.id 2019, No. 1427

Pasal 9

(1)Metode Penghitungan Nilai ATB-P berdasarkan biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menjumlahkan biaya:
1. a.permohonan pendaftaran Paten (A);
2. b.pemeriksaan substantif (B);
3. c.percepatan publikasi (C); dan
4. d.biaya proses lainnya (D).
(2)Penghitungan Nilai Perolehan (Pi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Pi = A+B+C+D
(3)Biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hasil Penghitungan Nilai ATB-P dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai yang ditandatangani oleh:
1. a.pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P;
2. b.pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; dan
3. c.pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi.
(2)Berita Acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Unit Kerja Pencatat ATB-P untuk melakukan pencatatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…