DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi www.peraturan.go.id 2018, No.1298 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRIORITAS RISET NASIONAL DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA INDUK RISET NASIONAL.BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Riset Nasional adalah riset yang terintegrasi dalam lingkup nasional untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2.Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045 yang selanjutnya disingkat RIRN adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
3.Prioritas Riset Nasional yang selanjutnya disingkat PRN adalah dokumen pelaksanaan dari RIRN yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4.Pemantauan adalah upaya untuk melihat perkembangan pelaksanaan RIRN yang telah dirumuskan sebelumnya, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin agar efektif dan efisien.
5.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi www.peraturan.go.id 2018, No.1298 masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana yang dirumuskan.
6.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan dan/atau pemanfaatan Riset Nasional di luar kementerian/lembaga/pemerintah daerah, baik yang didanai oleh pemerintah, swasta, dan/atau sumber pendanaan lainnya.
7.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PRIORITAS RISET NASIONAL

Pasal 2

Tata cara penyusunan PRN meliputi:

a.penyiapan usulan;
b.penyampaian usulan;
c.pembahasan usulan; dan
d.penetapan.

Pasal 3

(1)Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan terkait melalui manual dan/atau daring.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prioritas fokus riset;
2. b.tema riset dari masing-masing fokus riset;
3. c.topik riset dari masing-masing tema riset;
4. d.target capaian; dan
5. e.estimasi biaya riset yang diusulkan.
(3)Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum www.peraturan.go.id 2018, No.1298 berakhirnya periode PRN.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk penyusunan PRN 2017-2019.

Pasal 4

(1)Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan terkait kepada Kementerian.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling rendah oleh pimpinan tinggi madya atau sebutan lain yang setara.
(3)Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rapat koordinasi nasional bidang riset.
(4)Rapat koordinasi nasional bidang riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode PRN.

Pasal 5

(1)Pembahasan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dalam rapat koordinasi nasional bidang riset.
(2)Pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melibatkan:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian lain;
3. c.lembaga pemerintah non-kementerian;
4. d.Pemerintah Daerah; dan
5. e.Pemangku Kepentingan terkait.
(3)Pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menghasilkan kesepakatan berupa rancangan akhir PRN.
(4)Rancangan akhir PRN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menjadi rekomendasi penetapan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.1298
(5)Menteri mengusulkan rancangan akhir PRN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 6

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.fokus riset;
2. b.tema riset;
3. c.topik riset sesuai kelompok makro riset;
4. d.institusi pelaksana;
5. e.target capaian; dan
6. f.rencana alokasi anggaran.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA INDUK RISET NASIONAL

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIRN melalui PRN.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan indikator capaian sasaran dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RIRN.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RIRN berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RIRN dilaksanakan terhadap:

a.pelaksanaan PRN; dan
b.indikator capaian sasaran RIRN. www.peraturan.go.id 2018, No.1298

Pasal 9

(1)Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh paling rendah pimpinan tinggi madya atau sebutan lain yang setara pada Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan dan Evaluasi indikator capaian sasaran RIRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi indikator capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi penguatan riset dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non- kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui manual dan/atau daring.
(2)Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi penguatan riset dan pengembangan menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
(3)Menteri menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PRN kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1)Menteri menugaskan unit kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan data dan informasi Kementerian untuk mengumpulkan data indikator capaian sasaran RIRN.
(2)Data indikator capaian sasaran RIRN sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.1298 dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja RIRN.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…