DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Nomor: 38
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh; www.peraturan.go.id 2017, No.778 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1546);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH. www.peraturan.go.id 2017, No.778

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang selanjutnya disebut Politani Payakumbuh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Statuta Politani Payakumbuh yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politani Payakumbuh yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politani Payakumbuh.
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4.Senat adalah Senat Politani Payakumbuh.
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politani Payakumbuh.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politani Payakumbuh dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi di Politani Payakumbuh.
8.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politani Payakumbuh.
9.Direktur adalah Direktur Politani Payakumbuh. www.peraturan.go.id 2017, No.778
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
11.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Politani Payakumbuh merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
(2)Politani Payakumbuh ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tanggal 8 Oktober 2014.
(3)Politani Payakumbuh merupakan perubahan dari Politeknik Pertanian Universitas Andalas yang didirikan pada tahun 1984 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14/DIKTI/Kep/1984 tentang Pembentukan Politeknik Pertanian (Agricultural Polytechnics) dan Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik Pertanian (Polytechnics Education Development Centre for Agriculture).
(4)Politeknik Pertanian Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan proses belajar mengajar pertama kali pada tanggal 6 Februari 1989.
(5)Tanggal 6 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Politani Payakumbuh.

Pasal 3

(1)Politani Payakumbuh memiliki lambang berbentuk segi enam simetris dengan warna kuning emas yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna biru tua, yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH www.peraturan.go.id 2017, No.778 yang melingkar dengan jenis huruf arial berwarna biru tua, dan 11 (sebelas) bidang berwarna biru tua yang pada bagian atas berbentuk tajuk batang pohon dan pada bagian bawah membentuk atap bagonjong rumah adat Minangkabau.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
1. a.segi enam merupakan sketsa dari sisi segi enam mur dan baut memiliki makna:
  1. 1.keteknikan; dan
  2. 2.ikatan senyawa organik karbohidrat sebagai hasil fotosintesis pada tanaman.
2. b.11 (sebelas) bidang yang terdiri atas:
  1. 1.5 (lima) pilar merupakan refleksi 5 (lima) pilar pendidikan, yaitu: a) pilar pertama memiliki makna belajar untuk mempercayai dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa (learning to believe and convince the almighty God); b) pilar kedua memiliki makna belajar untuk mengetahui (learning to know); c) pilar ketiga memiliki makna belajar untuk melakukan/berkarya (learning to do); d) pilar keempat memiliki makna belajar hidup bersama (learning to live together); dan e) pilar kelima memiliki makna belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh (learning to be).
  2. 2.6 (enam) bidang yang tersusun membentuk atap bagonjong rumah adat Minangkabau, memiliki makna: a) lokasi institusi ini berada di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat; dan b) merefleksikan lembaran-lembaran sebuah buku yang sedang terbuka sebagai sumber ilmu. www.peraturan.go.id 2017, No.778
3. c.warna kuning emas memiliki makna kejayaan;
4. d.warna biru tua memiliki makna kedamaian; dan
5. e.warna putih memiliki makna kemuliaan.
(3)Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki kode sebagai berikut: Lambang Warna Kode Warna (RGB) segi enam simetris kuning emas 134, 102, 0 lingkaran putih 253, 253, 253 garis tepi biru tua 5, 13, 49 tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH biru tua 5, 13, 49 11 (sebelas) bidang biru tua 5, 13, 49
(4)Lambang Politani Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Politani Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1)Politani Payakumbuh memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna putih (white satin silver) dengan kode RGB 242, 242, 242, yang pada tepinya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode RGB 255, 204, 0, dan di tengahnya terdapat lambang Politani Payakumbuh www.peraturan.go.id 2017, No.778
(2)Bendera Politani Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Jurusan memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna berbeda untuk setiap jurusan dan di tengahnya terdapat lambang Politani Payakumbuh dan di bawahnya terdapat tulisan nama jurusan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)Politani Payakumbuh memiliki himne dan mars.
(2)Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.778 www.peraturan.go.id 2017, No.778
(3)Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.778 www.peraturan.go.id 2017, No.778 www.peraturan.go.id 2017, No.778
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Politani Payakumbuh memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Direktur, busana ketua Senat, busana anggota Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, jubah, kalung gordon, dan/atau selempang.
(4)Busana almameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan topi berwarna biru tua dengan kode RGB 5, 13, 49 dan pada bagian dada kiri jaket dan pada topi terdapat lambang Politani Payakumbuh.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2017, No.778

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Politani Payakumbuh menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Politani Payakumbuh menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung. www.peraturan.go.id 2017, No.778
(4)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(5)Tahun akademik dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
(6)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
(7)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Juli.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Politani Payakumbuh dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
(3)Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
(4)Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah tatap muka, seminar, simposium, diskusi panel, praktikum di laboratorium/bengkel/studio, kuliah lapangan, kunjungan industri, magang, penelitian, perancangan, pengembangan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No.778
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…