DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019

Nomor: 38
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2019, No. 1269 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PRIORITAS RISET NASIONAL TAHUN 2020-2024.Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut PRN 2020-2024 adalah dokumen pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 untuk periode tahun 2020- 2024.

Pasal 2

PRN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memberikan acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berupa langkah konkret yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.

Pasal 3

PRN 2020-2024 berisi matriks rencana aksi PRN yang terdiri atas:

a.fokus riset;
b.tema riset;
c.topik riset sesuai kelompok makro riset;
d.institusi pelaksana;
e.target capaian; dan
f.rencana alokasi anggaran.

Pasal 4

2019, No. 1269

(1)PRN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan secara kolektif.
(3)Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengalokasikan besaran anggaran dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan atas ketersediaan alokasi anggaran kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Pasal 5

(1)Kegiatan PRN 2020-2024 dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lainnya.
(2)Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menyiapkan laporan pelaksanaan PRN 2020-2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3)Laporan pelaksanaan PRN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(4)Laporan pelaksanaan PRN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target capaian sesuai rencana alokasi anggaran serta capaian tambahan lainnya.
(5)Laporan pelaksanaan PRN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi paling lambat 6 (eam) bulan sebelum rapat koordinasi nasional bidang riset tahun 2024.

Pasal 6

2019, No. 1269

(1)Dalam hal rencana aksi pelaksanaan PRN 2020-2024 telah disusun pada tahun 2019, kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat melakukan revisi rencana aksi setelah berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Revisi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada revisi anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PRN 2020- 2024 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 2019, No. 1269 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269 2019, No. 1269

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…