DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.61 Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. www.peraturan.go.id 2017, No.61

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2.Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3.Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4.Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
5.Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
6.Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
7.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No.61

Pasal 2

Asas Kerja Sama meliputi:

a.legalitas;
b.kejelasan tujuan dan hasil;
c.kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
d.kepentingan nasional;
e.saling menghargai dan menguntungkan;
f.menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
g.terencana;
h.dapat dipertanggungjawabkan; dan
i.berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama di Kementerian;
b.meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian; dan
c.mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama terdiri atas:

a.Kerja Sama Dalam Negeri; dan
b.Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 5

(1)Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan kementerian/lembaga;
2. b.Kerja Sama dengan pemerintah daerah; dan www.peraturan.go.id 2017, No.61
3. c.Kerja Sama dengan badan hukum.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.
(3)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri atas:
1. a.nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
2. b.perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(4)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a merupakan Kerja Sama Payung.
(5)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

Pasal 6

(1)Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain; dan
2. b.Kerja Sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Luar Negeri.
(3)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.memorandum of understanding atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
2. b.implementing agreement atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(4)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a merupakan Kerja Sama Payung.
(5)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung. www.peraturan.go.id 2017, No.61

Pasal 7

(1)Kerja Sama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa.
(2)Kerja Sama Luar Negeri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan Unit Pemrakarsa dan kementerian/lembaga terkait.
(3)Penyusunan Kerja Sama Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

BAB III

PENYUSUNAN KERJA SAMA

Pasal 8

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

a.penjajakan;
b.perundingan;
c.perumusan naskah; dan
d.penandatanganan.

Pasal 9

Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan mengidentifikasi Kerja Sama dan koordinasi dengan mitra/ pihak lain.

Pasal 10

(1)Perundingan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Unit www.peraturan.go.id 2017, No.61 Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani Kerja Sama di Unit Pemrakarsa.
(2)Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan mitra/pihak lain.
(3)Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…