DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah www.peraturan.go.id 2016, No.1008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1078); www.peraturan.go.id 2016, No.1008 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit organisasi atas penggunaan anggaran.
2.Kontrak Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun.
3.Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
4.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PTN Badan Hukum dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5.Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.
6.Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.1008

Pasal 2

(1)Setiap PTN Badan Hukum harus menyusun Laporan Kinerja.
(2)Laporan Kinerja PTN Badan Hukum disusun berdasarkan Kontrak Kinerja antara pemimpin PTN Badan Hukum dengan Menteri.

BAB II

KONTRAK KINERJA

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Kontrak Kinerja PTN Badan Hukum adalah:

a.sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b.menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi;
c.sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d.sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
e.sebagai dasar pemberian bantuan pendanaan PTN Badan Hukum dari Kementerian kepada PTN Badan Hukum.

Pasal 4

(1)Format Kontrak Kinerja terdiri atas:
1. a.pernyataan Kontrak Kinerja; dan
2. b.lampiran Kontrak Kinerja.
(2)Pernyataan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pernyataan kesanggupan dari pemimpin PTN Badan Hukum sebagai penerima www.peraturan.go.id 2016, No.1008 amanah kepada Menteri sebagai pemberi amanah untuk mewujudkan suatu Target Kinerja tertentu.
(3)Lampiran Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.sasaran;
2. b.Indikator Kinerja;
3. c.Target Kinerja; dan
4. d.jumlah anggaran yang dialokasikan.
(4)Format Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa hasil (outcome).
(2)Indikator Kinerja yang digunakan PTN Badan Hukum harus mengacu dan sinergi dengan Indikator Kinerja Kementerian serta Indikator Kinerja lain yang relevan dari PTN Badan Hukum.

Pasal 6

(1)PTN Badan Hukum menyusun draft kontrak kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran dengan lampiran dokumen pendukung lainnya.
(2)Draft kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan reviu.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh penanggung jawab program unit eselon I Utama, Inspektorat Jenderal, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian dan dihadiri oleh pemimpin PTN Badan Hukum.
(4)Pada pelaksanaan reviu, Kementerian dapat mengajukan usulan Indikator Kinerja beserta Target Kinerja untuk dituangkan ke dalam draft Kontrak Kinerja.
(5)Kementerian bersama dengan PTN Badan Hukum membahas draft kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mencapai kesepakatan terhadap www.peraturan.go.id 2016, No.1008 substansi draft Kontrak Kinerja.
(6)Draft Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), ditandatangani oleh pemimpin PTN Badan Hukum dan disampaikan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Kontrak Kinerja dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan apabila terjadi hal-hal:

a.pergantian pejabat yang menandatangani Kontrak Kinerja;
b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran; dan/atau
c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

LAPORAN KINERJA

Pasal 8

Tujuan penyusunan laporan kinerja PTN Badan Hukum:

a.memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri atas Target Kinerja yang telah ditetapkan.
b.upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Pasal 9

(1)Laporan kinerja disusun oleh PTN Badan Hukum berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah disetujui oleh Menteri untuk masa 1 (satu) tahun.
(2)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
1. a.uraian singkat organisasi;
2. b.rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan;
3. c.pengukuran kinerja; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1008
4. d.evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.
(3)Uraian singkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi.
(4)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
(5)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan melalui sistem pemantauan dan evaluasi secara elektronik.

Pasal 10

(1)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh pemimpin PTN Badan Hukum kepada Menteri, Majelis Wali Amanat, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3)Laporan kinerja yang disampaikan oleh PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…