DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1010 14);
3.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
3.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4.Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Technology Readiness Level) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Penelitian (research) dan pengembangan teknologi www.peraturan.go.id 2016, No.1010 tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
5.Tim Penilai Pengukuran dan Penetapan TKT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaian terhadap pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
7.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)Pengukuran dan penetapan TKT bertujuan untuk:
1. a.mengetahui status kesiapterapan Teknologi;
2. b.membantu pemetaan kesiapterapan Teknologi;
3. c.mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan;
4. d.mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi; dan
5. e.meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan.
(2)Hasil pengukuran TKT digunakan oleh:
1. a.pengambil kebijakan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program riset dan pengembangan;
2. b.pelaku kegiatan dalam menentukan tingkat kesiapterapan teknologi untuk dimanfaatkan dan diadopsi; dan
3. c.pengguna dalam memanfaatkan hasil riset dan pengembangan.

Pasal 3

Pengukuran TKT dilakukan terhadap teknologi hasil kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan tahun anggaran www.peraturan.go.id 2016, No.1010 sebelumnya yang didanai dengan anggaran pemerintah atau dikerjasamakan dengan pemerintah.

Pasal 4

(1)Pengukuran dan penetapan TKT dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman umum pengukuran dan Penetapan TKT.
(2)Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)TKT disusun dalam 9 (sembilan) tingkatan yang masing- masing tingkatan memiliki indikator capaian TKT.
(2)Apabila pada masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki potensi kekayaan intelektual, dapat segera dilakukan pendaftaran kekayaan intelektual.
(3)Indikator capaian TKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dalam bentuk pedoman.
(4)Penyusunan pedoman indikator capaian TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pedoman umum pengukuran dan penetapan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(5)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Penanggung jawab pengukuran dan penetapan TKT terdiri atas:
1. a.penanggung jawab pada tingkat nasional; dan
2. b.penanggung jawab pada institusi /unit kerja.
(2)Penanggung jawab pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal sebagai penanggungjawab pengukuran dan penetapan TKT tingkat nasional. www.peraturan.go.id 2016, No.1010
(4)Penanggung jawab pada institusi /unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
1. a.pemimpin perguruan tinggi untuk perguruan tinggi;
2. b.kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk lembaga pemerintah non kementerian;
3. c.kepala badan/unit penelitian dan pengembangan pada kementerian untuk badan/unit penelitian dan pengembangan pada kementerian; dan
4. d.kepala badan/satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan untuk badan/satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
(5)Penanggungjawab dapat membentuk dan menetapkan Tim Penilai dan sekretariat pelaksana TKT.
(6)Tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas penanggungjawab, Tim Penilai dan sekretariat pelaksana TKT tercantum dalam pedoman umum.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengukuran dan penetapan TKT dilaksanakan terhadap hasil kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan.
(2)Kegiatan pengukuran dan penetapan TKT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara daring (online).

Pasal 8

(1)Setiap penanggungjawab tingkat pada institusi/unit kerja melaporkan hasil penilaian pengukuran dan penetapan TKT tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Maret pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring (online). www.peraturan.go.id 2016, No.1010
(4)Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian pengukuran dan penetapan TKT kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Pendanaan kegiatan pengukuran dan penetapan TKT dibebankan kepada masing-masing institusi.
(2)Direktur Jenderal dapat memberikan bantuan pendanaan untuk penyelenggaran kegiatan pengukuran dan penetapan TKT.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengukuran dan penetapan TKT yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…