DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017

Nomor: 42
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan statuta Universitas Palangka Raya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Palangka Raya; www.peraturan.go.id 2017, No.806 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
4. 5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA. www.peraturan.go.id 2017, No.806

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2.Statuta UPR yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
3.Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6.Senat UPR yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
7.Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
8.Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPR. www.peraturan.go.id 2017, No.806
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPR.
11.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UPR.
12.Rektor adalah Rektor UPR.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)UPR merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)UPR didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Palangka Raya, tanggal 4 November 1963, yang diberlakukan pada tanggal 10 November 1963 dan diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Desember 1963.
(3)Tanggal 10 November ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UPR.

Pasal 3

(1)UPR memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna hijau yang di dalamnya terdapat:
1. a.lingkaran berwarna kuning emas yang bertuliskan www.peraturan.go.id 2017, No.806 “UNIVERSITAS PALANGKA RAYA” pada bagian atas dan “UPR” pada bagian bawah;
2. b.burung tingang atau enggang berwarna kuning emas yang memiliki 11 (sebelas) helai bulu pada masing- masing sayap, bulu ekor sebanyak 6 (enam) helai, dan bulu leher sebanyak 3 (tiga) helai;
3. c.perisai atau talawang berwarna merah dan putih;
4. d.mandau dan sumpit yang bersilang membentuk angka romawi X berwarna hitam; dan
5. e.gong berwarna hitam.
(2)Lambang UPR memiliki makna sebagai berikut:
1. a.segi lima memiliki makna Pancasila;
2. b.lingkaran memiliki makna kesatuan/kebulatan ilmu pengetahuan;
3. c.burung tingang atau enggang memiliki makna pencarian/penelitian ilmu dalam kebebasan, kedekatan dengan alam dan lingkungan;
4. d.perisai atau talawang memiliki makna pertahanan dan perlindungan diri;
5. e.mandau dan sumpit bersilang membentuk angka romawi X memiliki makna tanggal hari jadi UPR, yaitu tanggal 10;
6. f.mandau memiliki makna tradisi, keterampilan, ketajaman, dan disiplin;
7. g.sumpit memiliki makna tradisi, kemahiran, dan ketepatan pada sasaran;
8. h.gong memiliki makna kekayaan, kejayaan, kemegahan, komunikasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan;
9. i.bulu sayap sebanyak 11 (sebelas) helai memiliki makna bulan pendirian UPR, yaitu bulan 11 (November);
10. j.bulu ekor sebanyak 6 (enam) helai dan bulu leher sebanyak 3 (tiga) helai membentuk angka 63 (enam puluh tiga), memiliki makna tahun pendirian UPR, yaitu tahun 1963; www.peraturan.go.id 2017, No.806
11. k.warna hijau memiliki makna kesegaran, pertumbuhan, kemakmuran, dan keakraban dengan alam;
12. l.warna kuning emas memiliki makna kejayaan, kemegahan, dan kesejahteraan;
13. m.warna hitam memiliki makna ketabahan dan ketangguhan;
14. n.warna putih memiliki makna kemurnian, objektivitas, dan kejujuran; dan
15. o.warna merah memiliki makna keberanian, ketahanan, dan keuletan.
(3)Warna pada lambang UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut: Lambang Warna Kode Warna RGB segi lima hijau 0-180-0 lingkaran dan burung tingang atau enggang kuning emas 255-215-0 perisai atau talawang merah putih 255-0-0 255-255-255 mandau, sumpit, gong, dan tulisan “UNIVERSITAS PALANGKA RAYA” dan “UPR” hitam 0-0-0
(4)Lambang UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.806
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UPR diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

(1)UPR memiliki bendera dan panji.
(2)Bendera UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna putih dengan kode RGB 255-255-255 dan kuning dengan kode RGB 255-255-0, memiliki garis tepi berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dan di tengahnya terdapat lambang UPR.
(3)Bendera UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
(4)Panji UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima, berwarna putih dengan kode RGB 255-255-255 dan kuning dengan kode RGB 255-255-0, memiliki garis tepi dan rumbai berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dan di tengahnya terdapat lambang UPR.
(5)Panji UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.806
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1)Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda, memiliki garis tepi berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, di tengahnya terdapat lambang UPR, serta pada bagian bawah lambang terdapat tulisan nama fakultas dengan jenis huruf Arial.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru tua dengan kode RGB 0-0-128, dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut:
2. b.bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna putih dengan kode RGB 255-255-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.806
3. c.bendera Fakultas Pertanian berwarna kuning muda dengan kode RGB 255-248-198 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna hijau dengan kode RGB 0- 180-0, dengan gambar sebagai berikut:
4. d.bendera Fakultas Teknik berwarna kuning tua dengan kode RGB 255-204-51 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna biru dengan kode RGB 0-0-255, dengan gambar sebagai berikut:
5. e.bendera Fakultas Hukum berwarna merah tua dengan kode RGB 230-0-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.806
6. f.bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna merah marun dengan kode RGB 128-0-0, dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK dengan jenis huruf Arial berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut:
7. g.bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau dengan kode RGB 0-180-0 dan putih dengan kode RGB 255-255-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna kuning emas dengan kode RGB 255, 215, 0, dengan gambar sebagai berikut:
8. h.bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru muda dengan kode RGB 119- 227-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU www.peraturan.go.id 2017, No.806 PENGETAHUAN ALAM berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut:
9. i.bendera pascasarjana berwarna abu-abu dengan kode RGB 169-169-169 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan PASCASARJANA berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1)UPR memiliki himne dan mars.
(2)Himne UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.806 www.peraturan.go.id 2017, No.806 www.peraturan.go.id 2017, No.806
(3)Mars UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1)UPR memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan. www.peraturan.go.id 2017, No.806
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode RGB 255- 255-0 serta di bagian dada kiri terdapat lambang UPR.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)UPR menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, dan program magister terapan.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di UPR menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(2)Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, www.peraturan.go.id 2017, No.806 termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(3)Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
(4)Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
(5)Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…