DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara, termasuk di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk melaporkan harta kekayaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan yang dimiliki sebelum dan setelah menjabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; www.peraturan.go.id 2015, No.2079
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor www.peraturan.go.id 2015, No.2079 14);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
3.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi.
4.Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di lingkungan Kementerian www.peraturan.go.id 2015, No.2079 Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Kementerian yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
1. a.menteri;
2. b.pimpinan tinggi madya;
3. c.pimpinan tinggi pratama;
4. d.koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta;
5. e.sekretaris pelaksana koordinasi perguruan tinggi swasta;
6. f.pimpinan perguruan tinggi negeri;
7. g.administrator;
8. h.pengawas;
9. i.kuasa pengguna anggaran;
10. j.pejabat penandatangan surat perintah membayar;
11. k.pejabat pembuat komitmen;
12. l.auditor;
13. m.pejabat pengadaan barang/jasa;
14. n.bendahara penerimaan;
15. o.bendahara pengeluaran; dan
16. p.bendahara pengeluaran pembantu.
(2)Pimpinan perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.rektor/ketua/direktur;
2. b.wakil atau pembantu rektor/ketua/direktur;
3. c.dekan;
4. d.wakil/pembantu dekan;
5. e.ketua jurusan;
6. f.sekretaris jurusan; dan
7. g.ketua/koordinator program studi.
(3)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi sesuai www.peraturan.go.id 2015, No.2079 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Jenderal;
  1. 2.Inspektur Jenderal;
2. b.Administrator LHKPN : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. c.Pengguna LHKPN : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  1. 2.Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  2. 3.Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  3. 4.Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
  4. 5.Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
  5. 6.Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  6. 7.Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja, Sekretariat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.2079
  7. 8.Kepala biro/ kepala bagian yang menangani bidang keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri; dan
  8. 9.Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Koordinator LHKPN:
  1. 1.melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal: a) penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan; b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
  2. 2.mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Kementerian untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  3. 3.mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri.
2. b.Administrator LHKPN:
  1. 1.melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Kementerian (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/ promosi/ berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
  2. 2.melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib www.peraturan.go.id 2015, No.2079 LHKPN; dan
  3. 3.melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
3. c.Pengguna LHKPN: melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran Administrator LHKPN.

Pasal 4

(1)Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Kementerian wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
1. a.menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
2. b.mengalami promosi atau mutasi; dan
3. c.pensiun.
(2)Pengisian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.manual; atau
2. b.online melalui laman http://kpk.go.id.

Pasal 5

(1)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melaporkan harta kekayaan dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menyampaikan LHKPN dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
(3)Dalam hal Pejabat Wajib LHKPN menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun wajib menyampaikan LHKPN dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B.

Pasal 6

(1)Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN secara manual menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN. www.peraturan.go.id 2015, No.2079
(2)Pejabat Wajib LHKPN yang melakukan pengisian formulir LHKPN secara online menyampaikan bukti pengisian LHKPN kepada Tim Pengelola LHKPN.

Pasal 7

Tim pengelola LHKPN memberikan:

a.asli tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Wajib LHKPN; dan
b.foto kopi tanda terima penyampaian LHKPN kepada Administrator LHKPN.

Pasal 8

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan LHKPN secara berjenjang pada unit kerjanya.

Pasal 9

Inspektorat Jenderal bertugas:

a.melakukan monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b.menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
1. 1.data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
2. 2.hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. 3.hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
c.menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Menteri dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. www.peraturan.go.id 2015, No.2079

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…