DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018

Nomor: 43
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Borneo Tarakan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasakan surat Nomor B/546/M.KT.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan; www.peraturan.go.id 2018, No. 1353 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disingkat UBT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No. 1353
(2)UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

UBT mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UBT menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UBT memiliki organ yang terdiri atas:

a.Senat;
b.Rektor;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Pertimbangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1353

Pasal 5

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UBT.

Pasal 6

(1)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UBT untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 7

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Biro;
c.Fakultas;
d.Lembaga; dan
e.Unit Pelaksana Teknis (UPT). www.peraturan.go.id 2018, No. 1353

Pasal 8

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Rektor menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 10

(1)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sistem informasi. www.peraturan.go.id 2018, No. 1353
(4)Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni serta perencanaan dan kerja sama.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…