DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

Nomor: 47
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Palangka Raya telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3902/M.PAN-RB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya; www.peraturan.go.id 2015, No.2049 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Peroide Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA. www.peraturan.go.id 2015, No.2049

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Universitas Palangka Raya selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UPR merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

UPR mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPR memiliki organ yang terdiri atas:

a.Senat;
b.Rektor;
c.Satuan Pengawas Internal; dan
d.Dewan Pertimbangan.

Pasal 4

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, www.peraturan.go.id 2015, No.2049 pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UPR.

Pasal 5

(1)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPR untuk dan atas nama Menteri.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Biro;
c.Fakultas/Pascasarjana;
d.Lembaga; dan
e.Unit Pelaksana Teknis. Paragraf Kesatu Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2015, No.2049

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 9

(1)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Wakil Rektor terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerja sama.
(4)Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, sistem informasi, kepegawaian, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa. Paragraf Kedua Biro

Pasal 10

(1)Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UPR yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UPR. www.peraturan.go.id 2015, No.2049
(2)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3)Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…