DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Delegasi Wewenang Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan Aparatur Sipil Negara kepada www.peraturan.go.id 2018, No.208 Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408); www.peraturan.go.id 2018, No.208 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

(1)Delegasi wewenang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kewenangan dengan ketentuan:
1. a.pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan atas nama jabatan sendiri; dan
2. b.pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang.
(2)Pemberian delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 2

Spesimen paraf dan tanda tangan pejabat yang diberi delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.208 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.208 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG NO PEJABAT KEWENANGAN SPESIMEN PARAF TANDA TANGAN

1.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal) Menandatangani penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dan jabatan Fungsional jenjang Utama
2.Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Biro Sumber Daya Manusia) Menandatangani penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Administrator (Eselon III), jabatan Pengawas, dan jabatan Fungsional jenjang Madya www.peraturan.go.id 2018, No.208 NO PEJABAT KEWENANGAN SPESIMEN PARAF TANDA TANGAN
3.Pejabat Administrator (Kepala Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian pada Biro Sumber Daya Manusia) Menandatangani penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pelaksana, dan jabatan Fungsional jenjang Muda ke bawah MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Telah diperiksa dan disetujui: Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…