DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015

Nomor: 50
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan perguruan tinggi yang akuntabel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu mengatur mengenai Sanksi Administratif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan www.peraturan.go.id 2015, No.2081 Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pendirian PTN adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi oleh Pemerintah. www.peraturan.go.id 2015, No.2081
2.Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
3.Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, selain PTN Badan Hukum.
5.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7.Sanksi Administratif adalah hukuman yang diberikan kepada perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi di Kementerian.
11.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan L2 Dikti adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2015, No.2081

Pasal 2

(1)Pendirian dan perubahan PTN/PTS atau pembukaan Program Studi bertujuan:
1. a.meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
2. b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
(2)Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.
(3)Sanksi Administratif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

BAB II

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

(1)Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN/PTS.
(2)PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.universitas;
2. b.institut;
3. c.sekolah tinggi;
4. d.politeknik;
5. e.akademi; atau
6. f.akademi komunitas. www.peraturan.go.id 2015, No.2081
(3)Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi; yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4)Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi; www.peraturan.go.id 2015, No.2081 yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada program sarjana;
(5)Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi; yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana;
(6)Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. a.program diploma satu;
2. b.program diploma dua;
3. c.program diploma tiga;
4. d.program diploma empat atau program sarjana terapan;
5. e.program magister terapan;
6. f.program doktor terapan; dan/atau
7. g.program profesi; yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7)Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. a.program diploma satu;
2. b.program diploma dua;
3. c.program diploma tiga; dan/atau
4. d.program diploma empat atau sarjana terapan; www.peraturan.go.id 2015, No.2081 yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.

Pasal 4

(1)Program diploma yang diselenggarakan universitas, institut, dan sekolah tinggi:
1. a.paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana; dan
2. b.tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(2)Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi satu cabang ilmu pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Program magister atau program magister terapan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan dan terakreditasi B atau Baik Sekali pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(4)Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(5)Program doktor atau program doktor terapan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan dan terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah www.peraturan.go.id 2015, No.2081 B atau Baik Sekali pada program magister atau program magister terapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(6)Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)PTN/PTS yang tidak lagi memenuhi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), PTN/PTS wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi.
(2)Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak perubahan tersebut terjadi.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS menjadi bentuk PTN/PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN/PTS tersebut;
(4)Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
1. a.menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
2. b.mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut tersebut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau www.peraturan.go.id 2015, No.2081
3. c.menetapkan perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.

Pasal 6

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a) Pendirian PTN; atau b) Pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Pasal 7

(1)Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembentukan perguruan tinggi sebagai satuan kerja Kementerian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2)Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pembentukan PTN oleh Pemerintah yang semula merupakan PTS.

Pasal 8

(1)Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. b.dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
  1. 1.paling rendah berijazah: www.peraturan.go.id 2015, No.2081 a) magister, magister terapan, spesialis 1, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau spesialis 1 untuk program sarjana, dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan didirikan;
  2. 2.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
  4. 4.belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
  5. 5.bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
3. c.tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
  1. 1.paling rendah berijazah diploma tiga;
  2. 2.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTN yang akan didirikan;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. d.organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2081
5. e.lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas yang paling sedikit:
  1. 1.30 (tiga puluh) hektar untuk Universitas atau Institut; atau
  2. 2.10 (sepuluh) hektar untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
6. f.telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
  1. 1.ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  2. 2.ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. 3.ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
  4. 4.buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
  5. 5.koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
  6. 6.ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
1. a.studi kelayakan;
2. b.rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
3. c.rancangan semua Program Studi; www.peraturan.go.id 2015, No.2081
4. d.rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4)Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5)Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6)Format dokumen Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dimuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dan harus memenuhi syarat:

a.mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e;
b.mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah;
c.mengalihkan sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah; dan
d.Badan Penyelenggara dan pemerintah daerah setempat, membuat surat pernyataan kesediaan membiayai PTN yang didirikan, sebelum dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1)Prosedur pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
1. a.Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelayakan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d; www.peraturan.go.id 2015, No.2081
2. b.Direktur Jenderal menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapat persetujuan Menteri;
3. c.Menteri menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
4. d.Menteri menetapkan pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
5. e.Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan;
6. f.Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau huruf f, PTN dapat menjalankan kegiatan akademik.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…