DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015

Nomor: 51
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); www.peraturan.go.id 2015, No.2082

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2015, No.2082
5.Staf Ahli adalah Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6.Unit Organisasi adalah unit utama, pusat, lembaga, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7.Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dan Inspektorat Jenderal.
8.Pusat adalah Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
9.Lembaga adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10.Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11.Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan unit organisasi.

BAB II

NASKAH DINAS

Pasal 2

(1)Jenis naskah dinas terdiri atas:
1. a.peraturan;
2. b.keputusan;
3. c.instruksi; www.peraturan.go.id 2015, No.2082
4. d.prosedur operasional standar;
5. e.surat edaran;
6. f.surat tugas;
7. g.nota dinas;
8. h.memo;
9. i.surat dinas;
10. j.surat undangan;
11. k.nota kesepahaman;
12. l.surat perjanjian;
13. m.surat kuasa;
14. n.surat pelimpahan wewenang;
15. o.surat keterangan;
16. p.berita acara;
17. q.surat pengantar;
18. r.surat pernyataan;
19. s.pengumuman;
20. t.laporan;
21. u.telaahan staf; dan
22. v.notula rapat.
(2)Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan kepala naskah dinas.
(3)Kepala naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.kepala naskah dinas Menteri;
2. b.kepala naskah dinas unit organisasi selain PTN; dan
3. c.kepala naskah dinas PTN.

Pasal 3

(1)Kepala naskah dinas Menteri mencantumkan:
1. a.lambang negara; dan
2. b.nama jabatan.
(2)Kepala naskah dinas unit organisasi selain PTN mencantumkan:
1. a.lambang Kementerian;
2. b.nama Kementerian;
3. c.nama unit organisasi; www.peraturan.go.id 2015, No.2082
4. d.alamat; dan
5. e.garis penutup.
(3)Kepala naskah dinas PTN mencantumkan:
1. a.lambang PTN;
2. b.nama Kementerian;
3. c.nama PTN;
4. d.alamat; dan
5. e.garis penutup.
(4)Tata cara pembentukan dan format lambang Kementerian tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
(5)Tata cara pembentukan dan format kepala naskah dinas tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Peraturan merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur.
(2)Jenis peraturan terdiri atas:
1. a.peraturan Menteri; dan
2. b.peraturan pemimpin perguruan tinggi negeri.
(3)Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat dibentuk berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan.
(4)Bagian-bagian peraturan terdiri atas:
1. a.kepala peraturan;
2. b.judul peraturan;
3. c.pembukaan;
4. d.batang tubuh atau isi; dan
5. e.penutup.
(5)Pada Peraturan Menteri disertai pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.2082
(6)Selain bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peraturan dapat disertai dengan Lampiran.
(7)Tata cara pembentukan dan format peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Nomor 3 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Keputusan merupakan naskah dinas berupa penetapan yang tidak bersifat mengatur.
(1a)Jenis keputusan terdiri atas:
1. a.keputusan Menteri;
2. b.keputusan pemimpin unit utama; dan
3. c.keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri.
(2)Tata cara pembentukan dan format pembentukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 4 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibuat salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
(2)Keputusan Menteri yang telah ditetapkan, dibuat salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
(3)Peraturan dan keputusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bawah Menteri, salinannya www.peraturan.go.id 2015, No.2082 ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
(4)Format pembuatan salinan peraturan dan keputusan Menteri tercantum pada Nomor 5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara penyusunan dan format instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Prosedur operasional standar merupakan naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
(2)Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyusunan prosedur operasional standar diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1)Surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang penting dan mendesak. www.peraturan.go.id 2015, No.2082
(2)Tata cara pembuatan dan format surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Nomor 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

NASKAH DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

NASKAH DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2015