DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018

Nomor: 51
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pendirian PTN adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Pemerintah.
2.Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
3.Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7.Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
8.Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
9.Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
10.Program Studi PJJ adalah Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian.
11.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12.Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu Dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar Mahasiswa.
13.Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
14.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
15.Pusat Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PBJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan perguruan tinggi penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa.
16.Bantuan Belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar Mahasiswa.
17.Bahan Ajar adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ.
18.Sumber Belajar adalah Bahan Ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
19.Sanksi Administratif adalah hukuman yang ditetapkan oleh Menteri tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan pembinaan dan/atau penghentian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
20.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
21.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
22.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan LLDIKTI adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
23.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi Kementerian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
1. a.meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
2. b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
(2)Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu.

BAB II

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

(1)Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS.
(2)PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.universitas;
2. b.institut;
3. c.sekolah tinggi;
4. d.politeknik;
5. e.akademi; atau
6. f.akademi komunitas.
(3)Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4)Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana.
(5)Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi; yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana.
(6)Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. a.program diploma satu;
2. b.program diploma dua;
3. c.program diploma tiga;
4. d.program diploma empat atau program sarjana terapan;
5. e.program magister terapan;
6. f.program doktor terapan; dan/atau
7. g.program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7)Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. a.program diploma satu;
2. b.program diploma dua;
3. c.program diploma tiga; dan/atau
4. d.program diploma empat atau sarjana terapan, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.
(8)Akademi komunitas menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma satu dan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Pasal 4

(1)Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(2)Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(3)Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(4)Universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(5)Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan program magister atau program magister terapan multidisiplin, paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(7)Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(8)Apabila program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan program doktor atau program doktor terapan multidisiplin, paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(9)Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (8), PTN atau Badan Penyelenggara PTS tersebut harus memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (8).
(2)Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.
(4)Apabila permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diajukan, tetapi keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut belum diterbitkan oleh Menteri, keputusan tentang bentuk PTN atau PTS semula tetap berlaku sampai dengan keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS ditetapkan.
(5)Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
1. a.menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
2. b.mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
3. c.menetapkan perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.

Pasal 6

Pendirian PTN meliputi:

a.Pendirian PTN oleh Pemerintah; atau
b.Pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Pasal 7

(1)Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah:
  1. 1.5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau
  2. 2.2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:
  3. 1.memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  4. 2.dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
  5. 3.belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
  6. 4.bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
  7. 5.bukan pegawai tetap pada instansi lain;
3. c.3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian;
4. d.tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan ketentuan:
  1. 1.paling rendah berijazah diploma tiga;
  2. 2.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
5. e.organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:
  1. 1.30 (tiga puluh) hektar untuk universitas atau institut;
  2. 2.10 (sepuluh) hektar untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi; atau
  3. 3.1 (satu) hektar untuk akademi komunitas, dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
7. g.telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
  1. 1.ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per Mahasiswa;
  2. 2.ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. 3.ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  4. 4.ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah Mahasiswa;
  5. 5.ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi; dan
  6. 6.buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
1. a.studi kelayakan;
2. b.rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
3. c.usul pembukaan setiap Program Studi;
4. d.rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTN akan didirikan; dan
5. e.rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4)Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disediakan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5)Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6)Rekomendasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d, berisi tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam Pendirian PTN tersebut di wilayah kerja LLDIKTI.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur Pendirian PTN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, harus memenuhi syarat:
1. a.mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f;
2. b.mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah; dan
3. c.mengalihkan hak milik atas sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah.
(2)Apabila PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, maka lahan tersebut harus diserahkan penggunaannya dan hak atas lahan tersebut dialihkan kepada Pemerintah.

Pasal 9

(1)PTN dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di kawasan ekonomi khusus.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTN di kawasan ekonomi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pendirian PTS meliputi:

a.Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
b.Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing.

Pasal 11

(1)Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Dosen untuk 1 (satu) Program Studi, paling sedikit berjumlah:
  1. 1.5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi;
  2. 2.2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:
  3. 1.memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  4. 2.dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
  5. 3.belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
  6. 4.bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  7. 5.bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
  8. 6.bukan Aparatur Sipil Negara;
3. c.3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian;
4. d.tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan ketentuan:
  1. 1.paling rendah berijazah diploma tiga;
  2. 2.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
5. e.organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:
  1. 1.10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
  2. 2.8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau
  3. 3.5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
7. g.telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
  1. 1.ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per Mahasiswa;
  2. 2.ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. 3.ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  4. 4.ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah Mahasiswa;
  5. 5.ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi;
  6. 6.buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.
(4)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas:
1. a.studi kelayakan;
2. b.usul pembukaan setiap Program Studi;
3. c.rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan didirikan;
4. d.berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan Pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara;
5. e.fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:
  1. 1.Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
  2. 2.keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
  3. 3.surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. 4.sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
6. f.laporan keuangan Badan Penyelenggara:
  1. 1.tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  2. 2.dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
7. g.surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.
(5)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Dosen tetap PTS yang akan didirikan.
(6)Rekomendasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c berisi:
1. a.rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
2. b.tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam Pendirian PTS tersebut di wilayah LLDIKTI; dan
3. c.tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur Pendirian PTS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…