DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016

Nomor: 53
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaaan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.1492 Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1492
3.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
8.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9.Pemrakarsa adalah unit utama di Kementerian, perguruan tinggi negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian di bawah koordinasi Kementerian.
10.Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi.
11.Kepala Biro adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
12.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
13.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14.Menteri adalah menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.1492

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang baik, meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
c.dapat dilaksanakan;
d.kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
e.kejelasan rumusan; dan
f.keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
b.Peraturan Pemerintah;
c.Peraturan Presiden; dan
d.Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.pembahasan;
4. d.pengesahan/penetapan;
5. e.pengundangan; dan
6. f.penyebarluasan.
(2)Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1492

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
(2)Perencanaan penyusunan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. c.perintah Undang-Undang lainnya;
4. d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6. f.rencana pembangunan jangka menengah;
7. g.rencana kerja pemerintah; dan
8. h.aspirasi kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 6

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.
(2)Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.
(2)Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan www.peraturan.go.id 2016, No.1492 yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(3)Pelaksanaan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
1. a.naskah akademik bagi Rancangan Undang-Undang; atau
2. b.naskah urgensi/policy paper bagi Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri.
(4)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2016, No.1492
(5)Format naskah akademik dan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pemrakarsa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden menyampaikan paparan mengenai urgensi penyusunan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dalam forum rapat pimpinan di lingkungan Kementerian.
(2)Penyampaian usul perencanaan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan arahan dari Menteri.

Pasal 11

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…