DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018

Nomor: 53
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1499 Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PTLN adalah perguruan tinggi lembaga negara lain yang didirikan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
4.Lembaga Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1499

Pasal 2

Pendirian PTLN bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3

(1)PTLN dapat didirikan di kawasan ekonomi khusus berdasarkan izin dari Menteri.
(2)PTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
(3)PTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba.
(4)PTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bidang studi/subject menduduki peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia berdasarkan penilaian Kementerian.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, PTLN melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin Menteri dalam bidang akademik, penelitian, dan inovasi untuk masyarakat dan industri.
(2)PTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) program studi bidang sains (science), teknologi (technology), rekayasa (engineering), dan matematika (mathematics).
(3)Kurikulum yang diselenggarakan oleh PTLN sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan di negara asalnya dan kurikulum wajib nasional.
(4)PTLN menyelenggarakan 4 (empat) mata kuliah nasional, yaitu agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan sebagai bagian terintegrasi dalam kurikulumnya.

Pasal 5

(1)PTLN dapat diselenggarakan dalam bentuk universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, atau akademi. www.peraturan.go.id 2018, No.1499
(2)PTLN dapat menyelenggarakan program studi pada bidang ilmu yang belum diselenggarakan di Indonesia atau menjadi prioritas negara.

Pasal 6

(1)PTLN dapat mengangkat dosen dan tenaga kependidikan.
(2)Dosen dan tenaga kependidikan pada PTLN terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia; dan
2. b.warga negara lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pemimpin PTLN.

Pasal 7

(1)PTLN menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
(2)Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia.

Pasal 8

(1)Pendirian PTLN dilakukan melalui prosedur:
1. a.PTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS;
2. b.Lembaga OSS mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. c.PTLN mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian;
4. d.Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan dalam huruf c; dan
5. e.Kementerian mengunggah hasil verifikasi berupa pemberian izin atau menolak pemberian izin pada OSS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian PTLN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1499

Pasal 9

(1)Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan PTLN secara berkala.
(2)Menteri dapat mencabut izin PTLN sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…