DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017

Nomor: 55
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa standar pendidikan guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pendidikan Guru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2017, No. 1146

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan www.peraturan.go.id 2017, No. 1146 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PENDIDIKAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2.Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
3.Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
4.Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK.
5.Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana www.peraturan.go.id 2017, No. 1146 terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7.Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas.
8.Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
9.Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.
10.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11.Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL.
12.Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1146
13.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
14.Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
15.Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
16.Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
17.Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan diri mahasiswa.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
19.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 2

Standar Pendidikan Guru mencakup:

a.Program Sarjana Pendidikan; dan
b.Program PPG. www.peraturan.go.id 2017, No. 1146

Pasal 3

(1)Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:
1. a.perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
2. b.capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
3. c.pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
4. d.pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
6. f.pelaksanaan PLP dan PPL;
7. g.pengembangan profesionalisme Dosen; dan
8. h.penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.
(2)Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:
1. a.menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
2. b.menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
3. c.mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan serta Program PPG; dan
4. d.menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
(2)Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1146
(3)Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 5

(1)Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.
(2)Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.seleksi kemampuan akademik; dan
2. b.seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.
(3)Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPTK.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 6

Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:

a.standar kompetensi lulusan;
b.standar isi;
c.standar proses;
d.standar penilaian;
e.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f.standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g.standar pengelolaan; dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1146
h.standar pembiayaan;

Pasal 7

(1)Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.
(2)Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. b.memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
(3)Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.
(4)Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.kompetensi pemahaman peserta didik;
2. b.kompetensi pembelajaran yang mendidik;
3. c.kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
4. d.kompetensi sikap dan kepribadian.
(5)Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan, www.peraturan.go.id 2017, No. 1146 substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

Pasal 8

(1)Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.
(2)Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
1. a.kompetensi pemahaman peserta didik;
2. b.kompetensi pembelajaran yang mendidik;
3. c.kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
4. d.kompetensi sikap dan kepribadian.
(3)Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

Pasal 9

(1)Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
(2)Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.karakteristik proses pembelajaran; www.peraturan.go.id 2017, No. 1146
2. b.perencanaan proses pembelajaran;
3. c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan
4. d.beban belajar mahasiswa.
(3)Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:
1. a.interaktif;
2. b.holistik;
3. c.integratif;
4. d.saintifik;
5. e.kontekstual;
6. f.tematik;
7. g.efektif;
8. h.kolaboratif;
9. i.inovatif; dan
10. j.berpusat pada mahasiswa.
(4)Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip:
1. a.Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik; dan
2. b.pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan.
(5)Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas akademik.
(6)Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
1. a.kuliah;
2. b.responsi dan tutorial;
3. c.seminar atau yang setara;
4. d.praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan
5. e.pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1146
(7)Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:
1. a.Pembelajaran Mikro; dan
2. b.PLP.
(8)Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi:
1. a.perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing;
2. b.pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;
3. c.penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; dan
4. d.pengayaan dan remediasi.
(9)Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.
(10)PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;
2. b.pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan pendidikan;
3. c.pelaporan hasil pengamatan;
4. d.penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan
5. e.beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.
(11)Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
(12)Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1146

Pasal 10

(1)Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.
(2)Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
1. a.penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. b.penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.
(3)Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.
(4)Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…