DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018

Nomor: 55
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun kegiatan ekstra kurikuler mengenai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi melalui berbagai program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu; www.peraturan.go.id 2018, No.1488
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

(1)Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1488
(2)Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai satu kesatuan dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.
(3)Konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. d.Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 2

(1)Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila menjadi dasar dan rujukan setiap kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi.

Pasal 3

(1)Perguruan tinggi dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila.
(2)Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi.
(3)Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1488

Pasal 4

Ketentuan mengenai organisasi dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…