DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1456 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. www.peraturan.go.id 2016, No.1456

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan/atau kebijakan pemerintah.
4.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kementerian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP. www.peraturan.go.id 2016, No.1456

Pasal 3

(1)SPIP meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Satker wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kementerian dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas pelaksana SPIP pada Satker.
(2)Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh:
1. a.Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal;
2. b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Jenderal;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal;
4. d.Kepala Biro atau pejabat lain yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang umum untuk penyelenggaraan SPIP pada Perguruan Tinggi Negeri; dan
5. e.Sekretaris Pelaksana pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
(3)Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan Satker kepada Menteri melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2016, No.1456

Pasal 5

Pimpinan Satker bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing Satkernya.

Pasal 6

(1)Pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
(2)Dalam melaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Jenderal berkoordinasi, bekerjasama, dan/atau bersinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP, Inspektur Jenderal membentuk tim pembinaan SPIP di lingkungan Kementerian.
(4)Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. b.sosialisasi SPIP;
3. c.pendidikan dan pelatihan SPIP; dan/atau
4. d.pembimbingan dan konsultasi SPIP.

Pasal 7

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas hasil pengawasan oleh SPIP dilakukan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal melalui:

a.audit;
b.reviu;
c.evaluasi;
d.pemantauan; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, penyelenggaraan SPIP di Lembaga Layanan www.peraturan.go.id 2016, No.1456 Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…